PKS Jalin Komunikasi Dengan Balon Bupati Lamsel

KALIANDA — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lampung Selatan menjalin komunikasi politik terhadap empat nama bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Lamsel secara diam-diam.

Dimana, keempat calon tersebut diantaranya, Rycko Menoza SZP yang merupakan calon incumbent, Eki Setyanto, Sutono, dan Zainuddin Hasan. Komunikasi politik itu telah dilakukan sejak awal Desember 2014 lalu hingga saat ini tetap terjalin.

Anggota DPRD Lamsel dari Fraksi PKS, Bowo Edy Anggoro mengakui, komunikasi politik tersebut dalam rangka penjaringan calon bupati dan wakil bupati yang bakal diusung PKS setempat pada Pilkada mendatang.

“Kami sedikit tertutup menjalin koordinasi dengan para calon, berbeda dengan partai lain. Meski begitu, mengenai komunikasi dengan calon lain yang berminat dengan PKS kami terbuka,” kata Sekretaris DPD PKS Lamsel itu, diruang kerjanya, Jumat (6/2) .

Bowo mengatakan, terhadap calon bupati dan wakil bupati dari PKS pada Pilkada Lamsel mendatang hingga saat ini pihaknya masih melakukan beberapa uji kelayakan persyaratan yang wajib dilalui setiap calon.()

Laporan : Armansyah

Editor : Sulaiman

Foto : Ilustrasi–

Sumber Berita : http://lampost.co/berita/pks-jalin-komunikasi-dengan-balon-bupati-lamsel

Read More

PKS: Soal Tol Lampung, Masyarakat Perlu Tahu Konsekuensinya

Pada prinsipnya Fraksi PKS mendukung setiap kebijakan yang berwawasan lingkungan dan tentu yang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Salah satu program nasional dan merupakan kebijakan strategis pemerintah yang sedang digarap serius adalah pembangunan jalan tol sumatra, dimana Lampung juga menjadi titik pembangunan tol tersebut.

Keberadaan jalan tol yang menghubungkan Bakauheni, Lampung Selatan hingga  Terbanggi Besar Lampung Tengah, dalam data yang ada memiliki panjang sekitar 150 km tentu memiliki implikasi yang saling terkait baik sosial, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, implikasi pembangunan jalan tol di Sumatera khususnya yang melintasi Lampung harus dipublikasikan. “Feasibility study pembangunan jalan tol yang memuat pertimbangan-pertimbangan sekaligus implikasi-implikasinya, tentu sudah dilakukan, namun barangkali masyarakat luas perlu mengetahui lebih dalam, di samping akan memperlancar arus barang dan jasa di Pulau Sumatera khususnya di Lampung juga masyarakat perlu tahu,” kata Ketua Bappilu PKS Lampung ini.

Dirinya bersama anggota Fraksi PKS sangat mendukung keberadaan jalan tol selama memiliki dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung dengan tetap mempertimbangkan faktor lingkungan.

Senada dengan Ade, Anggota Fraksi PKS Lampung dari daerah pemilihan Lampung Selatan, Antoni Imam menyatakan bahwa dirinya juga mendukung keberadaan jalan tol sepanjang 150 KM yang akan menghubungkan Bakauheni, Lampung Selatan hingga Terbanggi Besar, Lampung Tengah itu.

Akan tetapi dirinya tetap mewanti-wanti keberadaan jalan tol tidak lantas mengurangi peran negara dalam merevitalisasi jalur jalan nasional dari Kalianda, Lamsel hingga Panjang, Bandar Lampung dan seterusnya sampai ke Lampung Tengah. “Sepanjang jalur jalan nasional dari Kalianda hingga Panjang terus ke Lamteng banyak sentra pertumbuhan ekonomi seperti pusat kerajinan rakyat, warung makan, jangan sampai setelah keberadaan jalan tol eksis, sentra-sentra pertumbuhan ekonomi tersebut omset menjadi berkurang atau bahkan mati,” kata Antoni.

Ketua PKS Lamsel ini menambahkan jika jalan tol dapat segera dipercepat malah di saat bersamaan revitalisasi jalur jalan nasional Kalianda hingga Panjang harus dilakukan. “Revitalisasi jalur ini dengan menambah luas jalan dan juga menambahkan median jalan, sehingga tersedia dua lajur,” tambah Anton.

Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD  Lampung, Bidang Perekonomian, Hantoni Hasan mengungkapkan kekhawatirannya pada target surplus beras 1 juta ton di tahun 2015 ini yang dibebankan pemerintah pusat kepada Lampung bakal tercapai jika pembangunan jalan tol mengambil lahan produktif terlalu besar. “Bayangkan lahan produktif 150 Km dari Bakauheni hingga Terbanggi Besar dan lebar 60 meter (asumsi lebar jalan tol 60 meter) maka setidaknya akan tergerus 9000 km2 atau setara 900 hektar lahan produktif yang dialihfungsikan,” ungkap Wakil Ketua DPRD Lampung periode 2009-2014.

Menurutnya, satu hektar lahan setidaknya dapat memproduksi gabah sekitar 5 hingga 7 ton. “Jadi dengan 900 hektar dapat memproduksi antara 4500 ton hingga 6300 ton, gabah,” kata Hantoni lagi.

“Dengan demikian bakal ada potensi lost sekitar 4500 ton hingga 6300 ton gabah akibat hilangnya lahan produktif 900 hektar tersebut,” kata dia.

Menurut Hantoni, pembangunan jalan tol perlu mempertimbangkan model yang tepat agar tidak menggerus lahan produktif terlampau banyak. “Misal mencari lahan yang sudah tidak produktif lagi (lahan tidur) atau membangun jalan tol diatas lahan produktif dengan metode cakar ayam,” kata Ketua MPW (Majelis Pertimbangan Wilayah) Provinsi Lampung.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Lampung, Johan Sulaiman mengingatkan agar lahan yang akan dibangun jalan tol dipastikan dahulu keamanan dan kepemilikannya. “Harus clear, jangan sampai ada masalah di kemudian hari seperti beberapa kasus jalan tol di Jawa, dimana setelah jadi dan siap pakai, ramai-ramai warga memblokir jalan tol tersebut, karena warga merasa dirampas haknya,” kata Wakil Ketua PKS Lampung.

Sumber : pkslampung.com

Read More

Pandangan Akhir FPKS DPRD Lamsel RAPERDA 2015

PANDANGAN AKHIR

FRAKSI PKS DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TERHADAP

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH  KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG

1. PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

2. PEMBENTUKAN, ORGANISASI, TATAKERJA PERANGKAT DAERAH

3. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

4. PENGARUS UTAMAAN GANDER

5. PENGGELOLAAN SAMPAH

6. PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA WARUNG INTERNET (WARNET)

Assalamualaikum wr.wb

Tabik pun...

Yang Kami Hormati Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD kabupaten Lampung Selatan.

Yang Kami Hormati Bupati dan Wakil bupati, beserta seluruh jajaran Eksekutif kabupaten Lampung Selatan

Yang Kami Hormati Unsur-Unsur Forkopimda kabupaten Lampung Selatan

Yang Kami Hormati Pimpinan Partai, Ormas, Akademisi, LSM, kabupaten Lampung Selatan, Rekan-Rekan Pimpinan Media Massa, Cetak dan Elektronik Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh undangan yang berbahagia. 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Alhamdulilah (Segala puji bagi Allah) kita masih dapat berkumpul di ruangan ini pada acara rapat paripurna Pengesahan 6 Paket PERDA Kabupaten Lampung Selatan

Sidang Paripurna yang Terhormat, kami mengucapkan terimakasi atas kerja keras Badan Legislasi DPRD dan bagian Hukum Pemerintah Daerah Lampung Selatan dalam menyelesaikan pembahasan 6 Paket RAPERDA, Setelah menyimak penyampaian laporan badan legislasi DPRD lampung selatan maka kami dari Fraksi PKS ingin menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut :

1.   Semua PERDA yang  telah dirancang diharapkan dapat dijelaskan proses implementasinya, regulasi, hinga sangsi ditengah masyarakat / stakeholder. Dalam proses mensosialisasikannya dapat melalui pendekatan tokoh baik tokoh agama dan tokoh masyarakat maupun aparatur pemerintah hinga level paling rendah agar dapat menumbuhkan kesadaran terhadap 6 paket PERDA,dan Jika dalam PERDA ini memuat sangsi, diharapkan bersifat adil namun tegas terhadap seluruh pemangku kepentingan terkait.

2.   Semua PERDA yang dibuat ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi aspek-aspek yang diatur dan benar-benar mampu meletakan landasan visi dan arahan yang jelas, dan dapat terkelola secara sistematis, sistemis, terkoordinasi, terintegrasi, baik pada tataran fungsional, maupun menejerial, pada seluruh pemangku kepentingan / stakeholder.

3.   Terkait PERDA tentang pengarusutamaan gender, kami mengharapkan PERDA ini dapat berjalan dengan baik terutama kepada pemerintahan dan perusahaan daerah dapat memberikan kesempatan pada kaum perempuan yang memiliki kapasitas untuk menempati jabatan di dalam pemerintahan maupun perusahaan, namun tetap dalam pelaksanaan PERDA ini dapat mengacu terpadap norma-norma agama yang berlaku, agar setiap aturan yang dibuat dapat diterima dan bersifat adil.

Hadirin Rapat Paripurna yang terhormat, Demikian beberapa catatan atas pembahasan 6 Paket PERDA DPRD Lampung Selatan. Dengan mengucapkan BISMILLAHIROHMANIROHIM kami Fraksi PKS menyatakan MENYETUJUI disahkannya 6 Paket PERDA.

Demikian pandangan akhir ini kami sampaikan atas perhatiannnya kami ucapkan terimakasi dan semoga Allah SWA meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini, amin.

Jalan-jalan ke tajimalela

Jangan lupa membawa itik

Guwe ngak pernah rela

Kalau aturannya nggak baik

Kecangu mencari rotan

Rotan dijalin menjadi kursi

Jangan belagu terhadap aturan

Awas nanti kena sangsi

Billahi taufiq wal hidayah, Ihdinas sirotol mustaqim

Wassalamualaikum wr.wb

Kalianda,  29 Januari 2015

Fraksi PKS DPRD Kabupaten Lampung Selatan

LUKMAN, A.Md                                  ANDI APRIYANTO, A.Md

              Sekretaris                                                         Ketua

Read More

Pandangan Umum FPKS DPRD Lamsel Raperda 2015

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PKS DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TERHADAP

PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG

1. PEMERINTAHAN DESA,

2. PEMBENTUKAN, ORGANISASI, TATAKERJA PERANGKAT DAERAH

3. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

4. PENGARUS UTAMAAN GANDER

5. PENGGELOLAAN SAMPAH

6. PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA WARUNG INTERNET (WARNET)

Assalamualaikum wr.wb

Tabik pun...

Yang Kami Hormati Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD kabupaten Lampung Selatan.

Yang Kami Hormati Bupati dan Wakil bupati, beserta seluruh jajaran Eksekutif kabupaten Lampung Selatan

Yang Kami Hormati Unsur-Unsur Forkopimda kabupaten Lampung Selatan

Yang Kami Hormati Pimpinan Partai, Ormas, Akademisi, LSM, kabupaten Lampung Selatan, Rekan-Rekan Pimpinan Media Massa, Cetak dan Elektronik Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh undangan yang berbahagia. 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Alhamdulilah (Segala puji bagi Allah) kita masih dapat berkumpul di ruangan ini pada acara rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Lampung Selatan

Sidang Paripurna yang Terhormat, Setelah membaca, memahami dan menganalisa secara teliti tentang RAPERDA untuk tahun 2015, maka kami dari Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan akan menyampaikan beberapa catatan dan pandangan umum Fraksi berkaitan dengan 6 Paket RAPERDA Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 sebagai berikut :

A. Pemerintahan Desa

Terkait dengan UU no 6 tahun 2014 tentang desa maka Perda perlu dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan, Fraksi PKS melihat paling tidak ada 10 komponen prioritas dalam implementasi UU tersebut :

1.   Alokasi anggaran

2.   Pendampingan

3.   Perencanaan

4.   Mekanisme dan Tatakelola yang baik

5.   Kelembagaan

6.   Pengelolaan Aset

7.   Pengarusutamaan Program Pusat

8.   Penggelolaan Keuangan

9.   Peningkatan Kapasitas  Aparatur Desa

10. Sistem Informasi

Fraksi PKS melihat bahwa Raperda yang diajukan ini belum mencakup 10 komponen prioritas diatas karena menurut kajian hukum apabila pengunaan anggaran belum dipayungi perda maka dapat disebut sebagai sesuatu yang ilegal dan bertentangan dengan UU, sehingga Fraksi PKS mendorong untuk mengeluarkan peraturan Bupati untuk mengantisipasi hal tersebut.

B. Pembentukan, organisasi, tatakerja perangkat daerah,

Fraksi PKS menyambut baik disampaikannya Raperda tentang perubahan ke-4 atas peraturan daerah kabupaten lampung selatan No 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan berharap ini menjadi momentum untuk mengevaluasi dan menempatkan pegawai sesuai kemampuan dan keahlian (the right man on the right job) dengan harapaan tercapaiannya good goverment and reinventing governance.

C. Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. sesuai dengan UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Data dari hasil Survei Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2013 kepada Presiden RI menyebutkan pada tahun 2012 terdapat 1051 anak menjadi korban kekerasan, kekerasan seksual sebanyak 436 kasus (41, 48%). Tahun 2013, terdapat 15 anak per bulan sebagai pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, dilaporkan juga terjadi peningkatan jumlah anak pelaku pencabulan dari 162 kasus (15,52%) tahun 2010 menjadi 237 kasus (22, 77%) pada tahun 2013.

Karena itu, Fraksi PKS sangat konsens terhadap masalah perlindungan akan ini, karena ini adalah salah satu asset bangsa yang paling berharga untuk masa kini dan yang akan datang. Perlindungan dalam bentuk apapun untuk menghindari bahkan menghapus tindakan kekerasan terhadap mereka harus terus dilakukan secara serius, sistematis, dan komprehensif. Sehingga anak-anak dapat hidup aman, nyaman, bisa tumbuh kembang dan memberi kontribusi positif terhadap kehidupan.

D. Kesetaraan Gander

Fraksi PKS melihat bahwa isu pengarus utamaan bukanlah betuk perbedaan jenis kelamin perempuan ataupun laki-laki.

Menurut dewan ekonomi dan sosial PBB (ECOSOC) pengarus utamaan gander adalah strategi agar kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari desain, implementasi monitoring dan evaluasi kebijakan dan program dalam seluruh lingkup politik, ekonomi dan sosial sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama mendapat keuntungan dan ketidak adilan tidak ada lagi.

Dengan demikian Fraksi PKS berharap bahwa konsep RAPERDA tentang pengarus utamaan gender ini harus menjadi konsep yang dapat kita pergunakan untuk menggambarkan peranan dan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan di kabupaten lampung selatan, termasuk didalamnya :

1.   Menggambarkan PUG dalam peningkatan pembangunan daerah.

2.   Meningkatkan pemahaman dan komitmen pejabat sehingga PUG tidak lagi hanya bersifat formalitas tetapi dapat berfungsi secara optimal.

3.   Harapannya raperda ini menjadi dasar hukum bagi PPRG (Perencanaan Penganggaran yang Responsip Gender) di daerah lampung selatan.

4.   Peningkatan sumber daya masyarakat dalam PUG.

5.    Rapeda dapat mendorong tersusunya data kependudukan terpilah dan valid, sebagai sumber informasi.

E. Pengelolaan Sampah

munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan penegasan penting mengenai perubahan paradigma pengelolaan sampah. ”Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri,”tegasnya.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Kami memandang perlunya pemda lampung selatan memberikan penyuluhan-penyuluhan dan advokasi kepada masyarakat baik melalui LSM ataupun pemerintahan sampai level terendah sampai tingkat RT agar memiliki pemahaman dan bertindak sesuai paradikma diatas.

Fraksi PKS memandang bahwa selain masalah sampah di dalam kota, ada masalah sampah yang lebih penting lagi yaitu masalah pengelolaan sampah di perairan baik sungai maupun pantai, Setiap aktivitas dalam masyarakat senantiasa menghasilkan sampah dan limbah baik level rumah tangga maupun industri yang sering kali dibuang ke area perairan justru akan menciptakan citra yang buruk untuk kabupaten lampung selatan. Oleh sebab itu maka Fraksi PKS mengusulkan agar Raperda tentang Pengelolaan Sampah ditambahkan dengan pengelolaan Sampah di area perairan.

Untuk itu penting sekali adanya zonasi sampah dan pengawasan serta adanya satgas khusus untuk penanganan sampah sebelum permasalahan sampah menjadi masalah yang komplek

F. Penataan, pengawasan dan pengendalian usaha warung internet (warnet).

Fraksi PKS berharap bahwa dengan Raperda ini kita memiliki regulasi yang jelas agar warung internet dapat menjadi sarana :

1.   Bagi orang dewasa : sebagai sumber informasi, sumber hiburan, peluang kerja, peluang bisnis, dan informasi yang luas,

2.   Bagi anak – anak : sebagai referensi belajar dan arean bermain yang baru,

3.   Pelajar dan Mahasiswa : sebagai referensi belajar, pengembanagn diri, lebih mengenal infromasi, tempat untuk mencari kerja, membagun relasi dari sosial network, dan media penambah wawasan,

4.   Guru dan Pengajar :  Sebagai tempat untuk mendapatkan bahan studi yang interaktif, mengetahui perkembanagn pendidikan, dan materi pembelajaran yang up to date.

Dan meminimalisir dampak negatif dari warnet seperti :

1.   Pornografi,

2.   Kemalasan atau matinya kreatifitas (menghindarkan anak-anak dalam kecanduan games online),

3.   Kriminalitas,

4.   Pengurangan kreatifitas anak bangsa dengan budaya copy paste pengkaryaan orang lain,

5.   Pelanggaran HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)seperti contoh crack software.

Hadirin Rapat Paripurna yang terhormat, Demikian beberapa catatan atas penyampaian paket RAPERDA tahun 2015. Dengan mengucapkan BISMILLAHIROHMANIROHIM kami Fraksi PKS siap membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2015, semoga Allah SAW memberikan kekuatan kepada kita semua, AMIN YARABBAL ALAMIN.

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan atas perhatiannnya kami ucapkan terimakasih.

Pasang tenda memakai pasak

Tenda dibangun untuk pajangan

Semua sadari lingkungan rusak

Tanam pohon bukan sekedar buru penghargaan

Hobinya bikin mainan sawah

Buat ngusir hama tanaman

Mobilnya sih mahal dan mewah,

Buang sampahnya kok sembarangan.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalamualaikum wr.wb

Kalianda,  19 Januari 2015

Fraksi PKS DPRD Kabupaten Lampung Selatan

LUKMAN, A.Md                                  ANDI APRIYANTO, A.Md

              Sekretaris                                                         Ketua

Read More

Fraksi PKS Memang Beda!

JAKARTA – Dalam sambutan pembukaan acara, Ketua Panitia Raker Fraksi PKS DPR RI, Zulkiflimansyah, Jum’at (30/1) di Jakarta mengatakan bahwa tema “Memandang Dari Balkoni” memiliki arti penting bagi Fraksi PKS.“Tema memandang dari balkoni, maksudnya adalah metafora dimana untuk melihat seluruh permasalahan lebih jelas harus melihat dari atas” kata Zulkifli.

Sementara itu, Ketua Fraksi DPR RI, Jazuli Juwaini dalam sambutannya menyampaikan terkait agar Fraksi PKS dapat berkiprah mempersembahkan karya-karyanya  untuk membantu rakyat  dan mensejahterakannya tentu juga perlu pikiran-pikiran besar, perlu akal-akal besar, perlu semangat besar, perlu tenaga besar, dan perlu personal-personal yang memiliki kemampuan besar” kata jazuli

Karena paling tidak anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harus  memiliki kualitas yang berbeda dengan anggota fraksi-fraksi yang lain, dan perbedaan itu ditandai dengan:Pertama harus memiliki kesalehan spiritual yang prima. “Mungkin satu-satunya di Indonesia mungkin juga di luar negeri yang merencanakan dan telah melaksanakan rapat  fraksinya di hari senin atau hari kamis dan dianjurkan puasa dalam rangka mengasah kesalehan spiritual” tambah Jazuli.

Yang kedua harus memiliki kecerdasan intelektual. Karena itu, menurut Anggota DPR RI dari Banten, Anggota Fraski PKS dari pusat sampai daerah harus belajar dan belajar. “Belajar dari guru-guru bangsa, belajar dari pengalaman, belajar dari akademisi dan para pakar, belajar dari situasi dan kondisi, dan belajar dari apa saja yang bermanfaat. Karena itu, diantara program Fraksi PKS kedepan untuk terus meningkatkan kecerdasan intelektual, secara berkala fraksi akan memprogramkan tentang kajian-kajian” ungkap Jazuli.

Jazuli menambahkan kajian yang dibahas meliputi tema politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan kajian hubungan luar negeri.

Jazuli menegaskan, karena di era sekarang ini tidak mungkin disuatu negara, terkungkung dan tidak memiliki relasi yang baik dengan luar negeri. “Namun hubungan luar negeri Indonesia, tidak boleh merugikan kepentingan-kepentingan nasional” tegas  Wakil Ketua Komisi VIII Periode lalu ini.

Ketiga, Anggota Fraksi PKS memiliki kepekaaan sosial. Kepekaan sosial inilah yang menurut Jazuli sangat membanggakan di internal Fraksi PKS dari pusat sampai daerah.

Anggota DPR tiga periode ini mengungkapkan ketika beberapa pihak yang meragukan resesnya anggota dewan, karena disinyalir reses secara fiktif, ia menggaransi 1000 persen, reses aleg PKS tidak ada yang fiktif. “Karena jangankan di musim reses bahkan di musim sidangpun setiap pekan jika tidak ada rapat di DPR seluruh anggota Fraksi PKS kembali ke daerah pemilihannya, menyatu dengan publik dan menyatu dengan rakyat, melayani publik, melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan di dapilnya masing-masing” ungkap Calon Gubernur yang berpasangan dengan Marisa Haque. “Dan inilah bentuk kepekaan sosial dari Anggota Fraksi PKS” kata Jazuli.

Sedangkan Anggota Fraksi PKS Lampung Antoni Imam yang menjadi salah satu peserta dari 26 Anggota Fraksi DPRD Provinsi Se Indonesia yang hadir, menjelaskan bahwa dirinya hadir di acara Raker Fraksi PKS DPR RI, disamping atas undangan dan penugasan partai, tentu Anton ingin memastikan bahwa Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung berperan aktif mengimplementasikan tiga hal seperti yang disampaikan Ketua Fraksi DPR RI.

Menurut Ketua PKS Lampung Selatan, agenda Raker Fraksi PKS ini sedianya dilaksanakan mulai hari ini sampai dengan Sabtu (31/1). []

Read More