Selasa, 10 Februari 2015

On 19.24.00 by PKS Lampung Selatan in ,    No comments




Pada prinsipnya Fraksi PKS mendukung setiap kebijakan yang berwawasan lingkungan dan tentu yang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Salah satu program nasional dan merupakan kebijakan strategis pemerintah yang sedang digarap serius adalah pembangunan jalan tol sumatra, dimana Lampung juga menjadi titik pembangunan tol tersebut.

Keberadaan jalan tol yang menghubungkan Bakauheni, Lampung Selatan hingga  Terbanggi Besar Lampung Tengah, dalam data yang ada memiliki panjang sekitar 150 km tentu memiliki implikasi yang saling terkait baik sosial, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, implikasi pembangunan jalan tol di Sumatera khususnya yang melintasi Lampung harus dipublikasikan. “Feasibility study pembangunan jalan tol yang memuat pertimbangan-pertimbangan sekaligus implikasi-implikasinya, tentu sudah dilakukan, namun barangkali masyarakat luas perlu mengetahui lebih dalam, di samping akan memperlancar arus barang dan jasa di Pulau Sumatera khususnya di Lampung juga masyarakat perlu tahu,” kata Ketua Bappilu PKS Lampung ini.

Dirinya bersama anggota Fraksi PKS sangat mendukung keberadaan jalan tol selama memiliki dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung dengan tetap mempertimbangkan faktor lingkungan.

Senada dengan Ade, Anggota Fraksi PKS Lampung dari daerah pemilihan Lampung Selatan, Antoni Imam menyatakan bahwa dirinya juga mendukung keberadaan jalan tol sepanjang 150 KM yang akan menghubungkan Bakauheni, Lampung Selatan hingga Terbanggi Besar, Lampung Tengah itu.
Akan tetapi dirinya tetap mewanti-wanti keberadaan jalan tol tidak lantas mengurangi peran negara dalam merevitalisasi jalur jalan nasional dari Kalianda, Lamsel hingga Panjang, Bandar Lampung dan seterusnya sampai ke Lampung Tengah. “Sepanjang jalur jalan nasional dari Kalianda hingga Panjang terus ke Lamteng banyak sentra pertumbuhan ekonomi seperti pusat kerajinan rakyat, warung makan, jangan sampai setelah keberadaan jalan tol eksis, sentra-sentra pertumbuhan ekonomi tersebut omset menjadi berkurang atau bahkan mati,” kata Antoni.
Ketua PKS Lamsel ini menambahkan jika jalan tol dapat segera dipercepat malah di saat bersamaan revitalisasi jalur jalan nasional Kalianda hingga Panjang harus dilakukan. “Revitalisasi jalur ini dengan menambah luas jalan dan juga menambahkan median jalan, sehingga tersedia dua lajur,” tambah Anton.

Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD  Lampung, Bidang Perekonomian, Hantoni Hasan mengungkapkan kekhawatirannya pada target surplus beras 1 juta ton di tahun 2015 ini yang dibebankan pemerintah pusat kepada Lampung bakal tercapai jika pembangunan jalan tol mengambil lahan produktif terlalu besar. “Bayangkan lahan produktif 150 Km dari Bakauheni hingga Terbanggi Besar dan lebar 60 meter (asumsi lebar jalan tol 60 meter) maka setidaknya akan tergerus 9000 km2 atau setara 900 hektar lahan produktif yang dialihfungsikan,” ungkap Wakil Ketua DPRD Lampung periode 2009-2014.

Menurutnya, satu hektar lahan setidaknya dapat memproduksi gabah sekitar 5 hingga 7 ton. “Jadi dengan 900 hektar dapat memproduksi antara 4500 ton hingga 6300 ton, gabah,” kata Hantoni lagi.
“Dengan demikian bakal ada potensi lost sekitar 4500 ton hingga 6300 ton gabah akibat hilangnya lahan produktif 900 hektar tersebut,” kata dia.

Menurut Hantoni, pembangunan jalan tol perlu mempertimbangkan model yang tepat agar tidak menggerus lahan produktif terlampau banyak. “Misal mencari lahan yang sudah tidak produktif lagi (lahan tidur) atau membangun jalan tol diatas lahan produktif dengan metode cakar ayam,” kata Ketua MPW (Majelis Pertimbangan Wilayah) Provinsi Lampung.


Sedangkan Wakil Ketua DPRD Lampung, Johan Sulaiman mengingatkan agar lahan yang akan dibangun jalan tol dipastikan dahulu keamanan dan kepemilikannya. “Harus clear, jangan sampai ada masalah di kemudian hari seperti beberapa kasus jalan tol di Jawa, dimana setelah jadi dan siap pakai, ramai-ramai warga memblokir jalan tol tersebut, karena warga merasa dirampas haknya,” kata Wakil Ketua PKS Lampung.

Sumber : pkslampung.com

0 komentar:

Posting Komentar