Senin, 03 Februari 2020

On 21.13.00 by PKS Lampung Selatan in , , , ,    No comments
Veridial – Lounching Hari Aspirasi, DPD PKS menggelar diskusi dengan insan pers di Negeri Baru Resort Kalianda (3/2).
KALIANDA – Sebagai partai politik yang terafiliasi dengan massa islam, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung Selatan masih terus menjaga kebugarannya dalam mengkawal isu-isu pembangunan daerah.
Gong PKS terhadap perkembangan daerah masih on the track. Kader-kadernya acap terdengar mengkritik bilamana ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, spirit ini yang masih terus dijaga oleh punggawa-punggawa PKS Lamsel sejauh ini.
“Kami akan menggandeng media juga lembaga lainnya di hari aspirasi. Tujuannya tentu untuk Lamsel yang lebih baik lagi. Terlebih saat ini banyak persoalan-persoalan yang masih belum tercover baik itu oleh eksekutif maupun legislatif,” ujar Ketua DPD PKS Lamsel Bowo Edi Anggoro, di NBR, Senin (3/2).Itu terungkap saat lounching Hari Aspirasi dengan sejumlah awak media di Negeri Baru Resort (NBR) Kalianda. Sejak hari itu maka PKS secara resmi siap menampung aspirasi dan kritikan dari masyarakat maupun media sebagai pilar keempat.
Sejumlah isu seksi dikupas. Saling bertukar pikiran dan saran antara enam legislator PKS dan wartawan menghidupkan diskusi siang kemarin. Isu seksi seputar kesejahteraan guru honorer agar bisa setara UMK, Silpa, Infrastruktur, hingga seputar THLS dibahas dan segera didorong sedemikian rupa agar dapat diperjuangkan oleh para wakil rakyat Lamsel ini.
Menjawab tantangan mensejahterakan guru honorer di Bumi Khagom Mufakat? PKS punya keyakinan tersendiri hal itu dapat diwujudkan. Sebab PKS melihat pendapatan aparatur desa saja bisa dinaikkan, maka tentulah guru honorer juga bisa setara UMK pendapatannya.
“ Dengan merealistis anggaran belanja atau memangkas hal-hal yang tidak lebih urgen dari mensejahterakan guru honorer. Bicara menaikkan kesejahteraan guru honorer otomatis bicara Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka saling berkaitan antara satu OPD dengan OPD lainnya, tetapi kalau ditanya apakah bisa setara UMK? Jawabannya bisa, tentu saja bisa, bila perlu pangkas Tukin OPD yang tinggi itu” ujar Sekretaris DPD PKS Lamsel Andi Apriyanto.
Pisau iris PKS memang tampak komplit. Masing-masing punggawanya yang duduk di legislator punya karakter yang khas sekaligus berpengalaman dibidang masing-masing.
Ihwal infrastruktur misalnya, PKS punya Mohammad Akyas di Komisi III, politikus asal Jatiagung itu acap memberi pernyataan pedas dari hasil tinjauan yang komisi III lakukan dilapangan. Bahkan dirinya tak sungkan mengatakan hasil pekerjaan buruk lebih banyak dari hasil pekerjaan yang memuaskan.
“ Dari sejumlah titik di bidang infrastruktur semua tahu bahwa memang masyarakat kecewa begitu juga dengan Komisi III, maka kedepan setelah hari aspirasi ini bergulir konsisten maka kerja-kerja dewan sebagai wakil rakyat mesti mengedepankan outputnya. Jangan lagi kerjaan lebih banyak dari pekerjaan,” sebut Akyas.
Berpindah di komisi I ada sosok Dede Suhendar, kendati baru duduk, Dede tak minder. Dewan asal Way Sulan ini berani mengatakan tidak untuk tidak dan iya untuk iya. Bahkan ia tak sungkan mengkritik rekrutmen PPK yang belakangan diributkan karena keteledoran penyelenggara pemilu itu sendiri.
Dua lainnya yakni Imam dan Lukman tak kalah peran. Keduanya memiliki karakter masing-masing dalam bertugas berkhidmat untuk rakyat.
Menarik menyimak kiprah mereka dalam pembangunan Lampung Selatan kedepan. Doakan saja PKS tetaplah PKS, yang lantang menyuarakan apa yang mesti disuarakan dan meluruskan apa yang mesti diluruskan, karena begitulah khittah sebagai wakil dari rakyat bukan malah sebaliknya.
“ Sejauh ini PKS masih konsisten dengan brand yang diusungnya. Ini menjadi positif sebab yang demikian ini masih dibutuhkan sebagai penyeimbang,” ujar Wartawan rilis.id Agus Pamintaher menanggapi. (ver)
On 20.56.00 by PKS Lampung Selatan in , ,    No comments
LAMPUNG SELATAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung Selatan (Lamsel) terus berupaya secara maksimal menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.
Melalui hari aspirasi yang resmi launching hari ini (3/2/2020), enam anggota fraksi PKS menyampaikan sejumlah isu sektoral di Lamsel yang patut menjadi perhatian dan atensi khusus bagi anggota dewan.
Pertama yakni mengenai pembangunan fisik yang berkualitas buruk. Pembangunan pada tahun 2019, PKS menilai lebih buruk ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
“Ini merupakan hasil temuan-temuan kami di lapangan. Bahkan ada beberapa yang sudah kita follow up, kita panggil ke DPRD. Secara kewajiban sebenernya sudah gugur. Tapi, persoalan ini akan terus menjadi perhatian kita semua,” ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Lamsel, Bowo Edy Anggoro, A. Md di Negeri Baru Resort Kalianda, siang tadi.
Kemudian, isu selanjutnya adalah adanya sekitar 4.000 BPJS yang dinonaktifkan. Penonaktifan itu dibagi 26 Faskes di Lamsel secara random, yang dibiayai oleh APBD. Terlebih, soal tindakan ini juga tidak ada koordinasi dengan anggota DPRD.
“Rata-rata yang di nonaktifkan adalah yang di advokasi oleh rekan-rekan anggota DPRD dan dibiyai APBD. Lebih menariknya, itu tidak ada koordinasi dengan DPRD. Jadi tahu-tahu ada masyarakat yang mengadu bahwa BPJS nya tidak aktif dan kami kesulitan untuk menjawabnya,” lanjut Bowo.
Menyikapi hal ini, para wakil rakyat itu bakal secepatnya mengagendakan untuk memanggil Dinas Kesehatan dan BPJS untuk melakukan hearing, untuk bagaimana mencari solusinya. “Menurut alasan mereka, bahwa Pemda mengalami kesulitan dalam membayar angsuran BPJS. Itu disebabkan adanya kenaikan tarif,” imbuhnya.
Selain itu, isu mengenai penghapusan honorer juga menjadi fokus fraksi PKS. Para anggota dewan ini bertekad untuk mencari solusi untuk mempertahankan tenaga honorer. Solusinya ada 3 opsi, yakni mengikuti seleksi CPNS, diangkat sebagai PPPK atau peningkatan siltap setara dengan UMR yang dibebankan Pemkab setempat.
“Kita ditarget untuk permasalahan honorer, tahun 2023 harus selesai. Untuk solusi yang bisa ditentukan daerah yakni peningkatan penghasilan bagi honorer. Jika pertanyaannya bisa atau tidak, kami tegaskan bisa. Tinggal bagaimana nanti kita merasionalisasikan kegiatan-kegiatan. Untuk itu kami sebenarnya butuh data honorer, dari jumlah dan biaya yang dikekuarkan Pemda. Tapi sampai sekarang data itu belum kita dapatkan,” tegasnya.
Lalu terkait kesejahteraan Badan Permusyawarahan Desa (BPD). Sejak di sahkan Perda tentang BPD pada 2019 lalu, fungsi BPD lebih diperkuat. Secara otomatis, penghasilan BPD juga akan naik.
“Yakni ada 3 item penghasilan BPD. Biaya operasional, tunjangan keanggotaan dan tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini bersumber dari PADes,” tukasnya. (Doy)
On 20.50.00 by PKS Lampung Selatan in ,    No comments


(wartaselatan.com)-LAMPUNG SELATAN
Tahun 2019 adalah pembangunan terburuk kualitasnya dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya di Lampung Selatan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh M Akyas SE dari Fraksi PKS, Senin (03/02/2020) saat melakukan Launching Hari Aspirasi Fraksi PKS di Negeri Baru Rasort Kalianda.
Setelah kami melakukan monitoring hasil pembangunan diberbagai daerah diwilayah Lampung Selatan kalitas hasil pembangunan yang menggunakan anggaran APBD 2019 kwalitasnya sangat buruk sekali, jauh dari harapan kita semua ” Banyak sekali pembangunan yang kwalitasnya dibawah standar, bahkan sangat buruk sekali, di Sidomulyo, di Candipuro di Ketapang, Palas, Sragi dan lainya ” kata Akyas.
Selain itu lanjut Akyas, kurangnya pengawasan dari Instansi terkait juga menjadi.salah satu buruknya pengerjaan yang dilakukan oleh para rekanan bahkan teekesan asal-asalan ” Kurang pengawasan dari dinas terkait adalah salah satu penyebab biruknya kwalitas pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan ” tutur anggota Komisi III DPRD Lampung Selatan ini.
Oleh karena itu kedepan diharapkan kepada para OPD yang melaksanakan kegiatan pembangunan hendaknya berkoordinasi terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaanya, baik kepada kepala desa, Camat, bahkan anggota dewan juga dilibatkan, sehingga hal hal yang kurang baik tidak terjadi lagi ” pungkasnya. (ade-tia)