PKS Lampung Selatan



Pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada pertengahan tahun ini. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN), rakyat menolak kebijakan tersebut.

"Sebanyak 86,1 persen masyarakat dengan tegas menyatakan tidak setuju dan menolak kenaikan harga BBM," kata salah satu peneliti LSN, Dipa Pradipta dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (2/6).

LSN melakukan survei pada 1-10 Mei 2013 di 33 provinsi dengan responden sebanyak 1230 orang secara acak berjenjang multistage random sampling. Tingkat kesalahan atau margin of error survei ini sebesar 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari hasil survei, ada tiga alasan masyarakat menolak kenaikan harga BBM yaitu kebijakan ini dinilai akan semakin memberatkan ekonomi masyarakat karena akan diikuti dengan harga kebutuhan pokok akan naik.

Selain itu, kebijakan ini  dianggap tidak efektif serta ada motif politik praktis di balik kebijakan ini dengan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

PKS Tegas Tolak Kenaikan Harga BBM

Hasil survei yang menolak kenaikan harga BBM ini selaras dengan kebijakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang jauh-jauh hari menyatakan secara tegas menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

Komitmen dan sikap tegas penolakan PKS ini kembali disampaikan Presiden PKS Anis Matta saat bersilahturahmi ke kantor SKH Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta, Minggu (2/6).

Anis Matta menegaskan penolakan kenaikan BBM bukan permasalahan koalisi namun lebih menyangkut permasalahan rakyat. "Kebijakan energi yang dikeluarkan pemerintah menuai banyak masalah sehingga harus diperbaiki secara menyeluruh. Sayangnya upaya pemerintah menutup segala permasalahan hanya dengan kenaikan harga BBM, justru tidak menyelesaikan masalah yang sudah terakumulasi. Jadi kita sepakat menolak kenaikan harga BBM dan tidak ada sangkut pautnya dengan koalisi," tutur Presiden PKS ini didampingi sejumlah pengurus DPP PKS dan DPW PKS DIY saat bersilahturahmi dengan Direksi SKH Kedaulatan Rakyat, Minggu (2/6).


*dari berbagai sumber

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama