Rabu, 16 Oktober 2013

On 23.01.00 by PKS Lampung Selatan in    No comments
 
Headline
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam - (Foto : inilah.com)

INILAH.COM, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menilai Sekretaris Kabinet Dipo tidak fokus dalam bekerja karena mencampuri urusan PKS.

Untuk itu, PKS meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menegur Dipo Alam karena tidak bisa menjalankan tugas pokoknya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab).

Sebagaimana diberitakan, Dipo Alam menyarankan PKS untuk segera mempercepat pelaksanaan Munas guna mengganti Presiden partai yang kini dijabat Anis Matta. Menurut Dipo, dengan mengganti Anis, borok-borok PKS akibat kasus korupsi bisa dibersihkan.

Menurut Hidayat, statemen Dipo Alam sudah terlalu jauh melampaui tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sebagai Seskab. Padahal, sebagai pembantu Presiden SBY ada banyak hal yang harus dia selesaikan.

"Misalnya, membantu koordinasi antarmenteri, hingga permasalahan TKI, dimana empat warga Indonesia ditembak di Malaysia," ujar Hidayat dalam keterangan persnya kepada INILAH.COM, Kamis (17/10/2013).

Hidayat justru mempertanyakan maksud Dipo menyarankan percepatan Munas tersebut. Ditambah lagi, Dipo juga mengaku berkomunikasi dengan kader-kader muda PKS yang konon resah dan siap mengambilalih kepemimpinan PKS.

"Apakah dia ingin memecah belah internal PKS? Ini serius, Pak SBY harus menegur Seskab. Apalagi kalau Dipo berhubungan dengan aktivis PKS memakai jam kerjanya sebagai Seskab. Padahal Pak SBY sudah mengingatkan para pembantunya untuk fokus bekerja. Kalau perlu jangan pulang sebelum selesai," tandas Hidayat.

Hidayat menambahkan, Dipo Alam tidak perlu mencemaskan soliditas kader-kader PKS. Kader dan pengurus PKS hingga lini terbawah terbukti solid. Tidak ada eksodus beramai-ramai, menyusul satu-satunya kasus dugaan korupsi yang kini masih dalam proses persidangan.

"Pilkada di banyak tempat, PKS menang. Kalau tidak menang, masuk tiga besar. Pilgub Jawa Barat, Sumatera Utara dan di banyak kabupaten termasuk yang terkahir di Karanganyar," jelas Hidayat.

Selain itu, lanjut Hidayat, ketika mengumumkan daftar calon sementara (DCS), KPU meminta masukan dari masyarakat. Hasilnya, KPU mengungkapkan, tak ada kader PKS yang mempunyai masalah dari sisi hukum.

"Kader PKS yang diajukan oleh masyarakat tidak dianggap memiliki masalah hukum. Presiden PKS tidak mencalonkan. Pak LHI juga tidak. Lalu kenapa dikait-kaitkan?" jelasnya.

Hidayat sendiri merasa heran mengapa Dipo Alam tiba-tiba menaruh perhatian pada kondisi rumah tangga PKS hingga menyarankan kepada PKS untuk mempercepat Munas.

"Apakah ada bisikan dari Bunda Putri untuk menyampaikan usulan itu? Kalau demikian, ini tentu menjadi pertimbangan serius. Karena Bunda Putri ini kan sangat dahsyat, sampai-sampai Pak SBY perlu menggelar jumpa pers," sentil Hidayat.[jat]

0 komentar:

Posting Komentar