Kamis, 06 Juni 2013

On 19.30.00 by PKS Lampung Selatan in ,    No comments


utang
dakwatuna.com – Pasuruan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, mengungkapkan, pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akan menyelesaikan persoalan penghematan anggaran negara. Sebaliknya, pengalihan subsidi dengan cara membagi-bagikan uang kepada rakyat miskin justru akan membebani generasi penerus.


Menurut Anis Matta, uang yang dirupakan dalam program bantuan langsung kepada masyarakat ini didapatkan pemerintah dari sumber dana utang luar negeri. Utang negara ini akan semakin menumpuk seiring lengsernya pemerintahan Presiden SBY pada tahun depan.

“Pemerintah akan menaikkan harga BBM dengan harapan bisa mengurangi subsidi. Namun subsidi yang dipindahkan ke tempat lain ini tidak akan menyelesaikan masalah. Uang yang dibagi-bagi kepada masyarakat berasal dari utang luar negeri,” kata Anis Matta saat dialog dengan tokoh masyarakat di Ponpes Kramat, Kraton Kabupaten Pasuruan, Rabu (6/6/2013).
Anis mengatakan, hingga saat ini utang negara yang terus menumpuk telah mencapai angka lebih dari Rp2.000 triliun. Beban utang ini tentu saja akan ditanggung generasi dan pemimpin yang akan datang.

“PKS menolak kenaikan harga BBM. Karena dari aspirasi yang kami serap, 85 persen rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM,” tandas Anis Matta.
Pihaknya tidak mempersoalkan perbedaan sikap dengan kadernya yang berada dalam kabinet pemerintahan SBY. Sebagai negara yang menganut sistem Presidential, menteri-menteri wajib membantu presiden dalam menjalankan kebijakan yang diambil. Sementara tugas di DPR adalah menyerap aspirasi masyarakat.
“Kalau mau mengurangi subsidi, jangan dipindahkan ke tempat lain. Ini ada masalah dalam cara berfikirnya,” tegas Anis Matta.

Ia menyarankan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan energi, khususnya di bagian hulu. Pihaknya akan menerima usulan kenaikan BBM, jika proposal yang diajukan pemerintah sangat bagus. Sebaliknya, PKS akan menolak jika proposal pemerintah justru akan menyengsarakan rakyat.

“Tahun 2005, kami menyetujui kenaikan harga BBM, karena memang bagus proposalnya. Tahun 2012 lalu kami menolak usulan kenaikan BBM, seperti juga pada saat ini,” katanya.


0 komentar:

Posting Komentar