Tanggul Way Katibung Jebol, Antoni Imam Ketua DPD PKS Lampung Selatan Lakukan Tangap Cepat

Waduk Tanggul di desa sinar pasmah kecamatan candipuro ini jebol pada pagi dini hari para petani kaget saat melihat kondisi sawahnya terendam air menjadi genangan akibat tangul yang jebol,

Antoni Imam anggota Fraksi PKS DPRD Lampung kini berada di Tanggul way ketibung. Desa sinar pasmah kec candipuro yang jebol akibat tidak mampu menampung debit air. Pembangunan tanggul di biayai oleh APBD Lampung. Jebolnya tanggul mengakibatkan sekitar 1000 hektar sawah yang sedang semai terendam.

Menurut Anton ada 6 titik tanggul yg jebol di 3 desa Kecamatan Candipuro yaitu Desa Sinar Pasmah 1 tanggul, Desa Banyumas 4 titik, dan Desa Karyamulya Sari 1 titik.

Read More

Komisi C DPRD Lampung Selatan Kinjungi Infrastuktur Dan Pembangunan Di Desa Batu Liman Indah

Komisi C DPRD Lampung Selatan melakukan kunjungan kerja ke daerah rencana pembangunan waduk dan meninjau insfrastuktur jalan di desa batu liman indah,

Dalam kunjungan yang dilakukan Komisi C DPRD Lampung Selatan mendapatkan beberapa keluhan dari warga terkait infrastuktur jalan yang dalam kondisi kurang baik dan juga menghalangi produksi para petani disana,

Masyarakat bumijaya mengharapkan perbaikan jalan menuju lokasi pertanian karena kondisi jalan yang rusak, sehingga ongkos membawa hasil panen sangat tinggi.

humasfpks

Read More

IBU CERDAS KUNCI GENERASI BERKUALITAS

Generasi berkualitas tidak lahir dan tercipta begitu saja. Awal perkembangan seorang anak telah dimulai sejak berada dalam kandungan. Sehingga banyak pakar kesehatan, pakar parenting, bahkan Rasulullah telah memberikan nasehat bagi setiap orang tua untuk memberikan stimulus yang baik bagi janin dalam kandungan.

Demikian disampaikan Ketua Bidang Perempuan DPD PKS Bandar Lampung, Dewina, saat membuka acara Seminar Parenting Skill di Aula Arofah, Asrama Haji, Rajabasa, Minggu (21/12).

“Acara ini merupakan bentuk penghargaan PKS kepada kaum ibu untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan ibu dalam mencetak generasi berkualitas. Mencetak generasi berkualitas tentu membutuhkan proses yang panjang. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab dan mengerti setiap detail perkembangan anak? Tentunya sang Ibu. Masa depan akan cerah jika generasinya adalah generasi yang cerdas dan berkualitas”, kata Dewina.

Sementara itu, Nurul Hidayati, konsultan keluarga yang khusus didatangkan dari Jakarta untuk mengisi seminar ini menyampaikan, mendidik anak proses yang panjang, sepanjang kehidupan manusia. Maka keluarga sebagai institusi pertama yang melakukan pembinaan dan pendidikan terhadap anak haruslah menanamkan dasar keimanan yang kuat, akidah yang kuat. Sehingga anak akan mudah dibimbing untuk mengenal Allah sebagai sang Pencipta.

Pendidikan yang berikutnya setelah iman atau akidah yang kuat adalah pengajaran ahlakul karimah atau budi pekerti yang baik. Bagaimana cara bergaul, bertutur kata dan berperilaku didapatkan dari keseharian orang tua ketika bergaul dengan mereka.

“Apalagi dalam berbagai penelitian dinyatakan bahwa masa dini adalah periode emas (golden age) bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada masa tersebut anak akan belajar memahami dirinya dan apa yang ada di sekitranya. Proses pembelajaran pada periode ini akan sangat berpengaruh pada periode selanjutnya hingga dewasa”, kata Nurul.

Nurul juga menambahkan dalam Islam sendiri, pendidikan anak merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan, karena itu  tidaklah keliru jika ibu dikatakan sebagai peletak dasar kepribadian bagi anak. Dengan demikian, wajar jika seorang ibu haruslah ‘cerdas’ agar masa keemasan anak pada usia dini tidak terlewatkan begitu saja dan mereka bisa tampil sebagai sosok pemimpin yang bisa diandalkan masyarakat.

Acara ini dihadiri oleh 150 ibu-ibu dari 20 kecamatan di Bandar Lampung, dengan pembicara Dra. Nurul Hidayati, konsultan keluarga dari Jakarta. [] 

Sumber : http://pkslampung.com

Read More

Fraksi PKS Lampung Sarankan Pendidikan Profesi Guru Disempurnakan

Bandar Lampung (24/12) - Anggota Komisi V DPRD Lampung, Mufti Salim dalam penyampaiannya pada Diskusi Publik yang bertema “PPG (Pendidikan Profesi Guru), Masa Depan Sarjana Pendidikan” di Aula FKIP Unila, Rabu (24/12) mengatakan bahwa PPG selayaknya lebih disempurnakan. Menurutnya, meskipun PPG perlu, namun penting untuk ada pengecualian.

“Sebab tentu dengan adanya Universitas, Sekolah Tinggi dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di berbagai kampus maka seyogyanya dapat langsung memperoleh sertifikat yang setara dengan sertifikat setelah mengikuti PPG, bagi alumni diluar keguruan dan kependidikan,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini. Dia menambahkan, disinilah letak kebijakan pengecualiannya.

Meski demikian, lanjut Mufti, tentu pengecualian tersebut harus diperkuat dengan standardisasi klasifikasi yang tercermin dalam berbagai indikator pada kualitas kampus dan fakultas keguruan dan kependidikan.

“Penting keberadaan standardisasi klasifikasi tersebut, apakah kampus atau FKIP tersebut terklasifikasi A, B atau C dan seterusnya. Jika A, kata Mufti, alumni FKIP-nya ketika lulus dapat ijazah sekaligus sertifikasi setara sertifikat PPG, sehingga langsung diakui pemerintah sebagai guru profesional,” ujar Mufti.

Anggota Dewan dapil Lamteng ini juga mengungkapkan bahwa dengan PPG seolah-olah Pemerintah mempertanyakan kualitas dan profesionalitas alumni kampus keguruan atau fakultas keguruan. “Padahal minimal 8 semester mahasiswa KIP (Keguruan dan Ilmu Pendidikan) dididik dengan kurikulum yang barangkali hampir sama dengan kurikulum pendidikan profesi guru,” ungkap legislator yang pernah memimpin DPRD Lampung Tengah pada periode lalu ini.

Dalam paparan penutupnya, Mufti Salim mengatakan, jika seluruh peserta yang hadir patut waspada dengan kebijakan regional, yakni MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 2015 mendatang. “Jika kita semua, terutama alumni FKIP tidak mempersiapkan dengan matang, sangat dimungkinkan kompetisi yang kuat dalam dunia profesi di pendidikan tingkat regional, guru kita akan tertinggal dalam kompetisi tersebut, disebabkan kesiapan profesionalitas yang belum terpenuhi sementara distribusi guru dari lintas negara ASEAN membanjiri negara kita,” papar Ketua Kaderisasi PKS Lampung ini.

Sedangkan dalam sambutannya, Bujang Rahman, Dekan FKIP Unila menyampaikan bahwa PPG mendudukkan posisi guru pada martabat yang sesungguhnya. Dan menjadi guru profesional setelah mendapat pengakuan dari pemerintah. Hanya pendidikan yang bersertifikat guru professional yang diangkat guru oleh pemerintah. Dengan PPG ini memberikan kepastian tentang kebutuhan guru. “Berapa yang masuk PPG, berapa yang lulus, apakah sudah sesuai kebutuhan,” Kata Bujang. Menurut Bujang, tantangan pemerintah dengan PPG ini adalah data supply and demand.

Selain menghadirkan Mufti Salim sebagai perwakilan Komisi V DPRD Lampung, diskusi Publik ini juga menghadirkan berbagai narasumber lain yakni dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, PGRI Lampung dan Akademisi FKIP Unila.

Sumber: Humas PKS Lampung

Read More

DPR RI DAPIL LAMPUNG DAN DPRD PROV LAMPUNG BERAKSI.....

Reses pertama yang dilaksanakan oleh Fraksi PKS DPRD Provinsi lampung hari ini (20/12/14) bertempat di Villa Merak Belantung Lamsel. Reses ini menghadirkan 8 anggota DPRD dari fraksi PKS yakni: Ahmad mufti salim, Antoni imam, Ahmadi sumaryanto, Johan Sulaeman, Umar Mardani, Priyo Budi Utomo, Hantoni Hasan, Ade Utami. Namun hadir juga ust. Muzammil yusuf  dan  KH.Abdul hakim dari DPR RI

Agenda yg akan dilaksankan di 15 kota atau Kabupaten ini bertujuan agar para kader dan simpatisan untuk lebih mengenal serta merasa memiliki bahwa para anggota DPD RI maupun DPD RI adalah keluarga.

Seperti yang disampaikn oleh KH..Abdul Hakim disela reses bahwa politik ini sifatnya sebagai sarana, alat, dan payung terhadap gerakan dakwah.

"Konsekuensi dari keimanan yakni dengan membaca ayat-ayat Allah. Jadi kewajiban kita terhadap Alquran adalah membaca, mentadaburi, dan mengamalkan. Nah, inilah esensi dakwah." Jelasnya.

Menurutnya, parameter kemenangan dakwah itu tidak hanya dari kemenangna politik atau sarana tetapi juga dari kuatnya keimanan para kadernya.

"Menghatamkan alquran satu kali perbulan itu sudah menjadi harga mati. Hilang barokah dakwah jika kita lemah berinteraksi denga Alquran" lanjutnya.

Dalam pertemuan ini para anggota DPR RI maupun DPRD Lampung juga menjelaskan program yang telah, sedang dan akan dilakankan. Seperti salah satu program yang sudah berjalan dan akan berlnjut dari komisi 5 yakni PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan).

"PPIP ini murni menggunakan dana dari APBDN." Tandasnya.

sumber: Humas PKS LAM-SEL

 

Read More

Anggaran Jilbab untuk Polwan Cair, PKS Puji Sutarman

JAKARTA (9/12) - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil mengapresiasi Kapolri Jenderal Sutarman yang telah merealisasikan janjinya untuk mencairkan anggaran jilbab bagi polisi wanita di lingkungan POLRI. Pasalnya, realisasi ini secara langsung juga menjadi jawaban bahwa polwan diperbolehkan menggunakan jilbab.

"Komisi III tentu gembira karena Kapolri telah memenuhi janjinya saat raker terdahulu. Ini merupakan kado awal tahun Kapolri untuk para polwan. Ini sinyal kuat Kapolri mengizinkan polwan untuk memakai jilbab saat berdinas," ujar Nasir Djamil, Selasa (9/12).

Lebih lanjut, politisi asal Aceh ini meminta Kapolri untuk memberikan pengarahan kepada struktural Polri di bawah hingga tatanan sektor (polsek) di daerah-daerah supaya tak ada lagi pelarangan bagi polwan yang berkeinginan untuk memakai jilbab saat melaksanakan tugas.

"Hingga saat ini, kami masih mendengar ada juga pimpinan polri di tingkat daerah yang melarang polwan memakai jilbab,"tandasnya.Pada Senin (8/12), Mabes Polri memutuskan untuk menganggarkan pembelian jilbab dalam komponen belanja seragam untuk para polwan.

Dari total Rp 51,6 triliun anggaran yang telah disetujui, Rp 13 triliun atau 28 persen untuk belanja barang di mana di dalamnya ada komponen belanja seragam, BBM (bahan bakar minyak) untuk operasional, dan alat penunjang. Nah, di dalam komponen belanja seragam ini dijelaskan bahwa dana ini telah dianggarkan untuk pembelian jilbab sebesar Rp 600 juta.

Sumber: http://www.konfrontasi.com

Read More

8 Anggota F-PPKS Lampung Akan Reses Kunjungi Semua Dapil

BANDAR LAMPUNG – Kedelapan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi Lampung akan melakukan kunjungan dalam rangka reses ke semua daerah pemilihan di Lampung.

“Jadi kami berdelapan ini bersama-sama akan mengunjungi semua kota dan kabupaten tanpa mempertimbangkan apakah itu daerah pemilihannya atau bukan. Ini menegaskan bahwa kami semua bukan hanya wakil rakyat di dapilnya tapi wakil bagi semua warga Lampung,” terang Ketua F-PKS DPRD Lampung Ade Utami Ibnu di sela rapat koordinasi pimpinan DPD PKS se-Lampung kemarin (9/12).

Reses kali ini, menurut Ade, akan lebih dititikberatkan mendengar aspirasi dari konstituen PKS. “Jadi diharapkan para kader PKS sebelumnya dapat terlebih dulu menyerap dan mencatat informasi yang berkembang di masyarakat untuk kemudian disampaikan pada kami saat reses,” imbuh Ade.

Menurut Ade, model kunjungan ke semua dapil dalam reses pertama periode anggota dewan 2014-2019 ini penting dalam rangka mengokohkan soliditas serta prinsip kebersamaan dan keterbukaan sesama anggota dewan PKS.

“Kita ingin mengawali kerja-kerja politik di dewan dengan semangat keterbukaan dan kebersamaan. Jangan sampai masih ada kader atau simpatisan yang merasa berpayah-payah bekerja di akar rumput hanya untuk dinikmati hasilnya oleh para anggota dewan. Kita perlu bangun sinergi yang lebih kontributif demi kemaslahatan rakyat banyak. Ini amanah sama-sama,” jelas Ade.

Agenda reses sendiri sebagaimana yang diatur oleh Sekretariat Dewan berlangsung selama sepekan yaitu tanggal 15-20 Desember 2014. Dengan demikian agar dapat menjangkau 15 kabupaten kota se-Lampung, maka lanjut Ade, F-PKS akan melanjutkan dengan agenda roadshow ke kabupaten kota yang belum dikunjungi pada masa reses.

“Dan hasil reses dan roadshow ini antara lain akan menjadi bahan formulasi program tahunan fraksi untuk periode tahun anggaran 2015,” pungkas Ade.

F-PKS DPRD Lampung periode 2014-2019 terdiri atas 8 wakil rakyat dari 8 daerah pemilihan (dapil) di Lampung sebagai berikut:

1. Johan Sulaiman, Wakil Ketua DPRD Lampung, dari dapil Metro-Pringsewu-Pesawaran;

2. Ade Utami Ibnu, Ketua F-PKS, anggota Komisi IV, anggota Badan Anggaran, dari dapil Tulangbawang-Tulangbawang Barat-Mesuji;

3. Akhmadi Sumaryanto, Sekretaris F-PKS, anggota Komisi II, anggota Badan Legislasi dan Badan Kehormatan, dari dapil Tanggamus-Lampung Barat;

4. Hantoni Hasan, Ketua Komisi II, anggota Badan Anggaran, dari dapil Bandar Lampung;

5. Prio Budi Utomo, Sekretaris Komisi IV, anggota Badan Anggaran, dari dapil Lampung Timur;

6. Mardani Umar, anggota Komisi I, anggota Badan Legislasi, dari dapil Lampung Utara-Way Kanan;

7. K.H. Mufti Salim, anggota Komisi V, anggota Badan Musyawarah, dari dapil Lampung Tengah;

8. Antoni Imam, anggota Komisi III, anggota Badan Musyawarah, dari dapil Lampung Selatan.

Read More

Pandangan Akhir FPKS Terhadap Penetapan RAPBD Kabupaten Lampung Selatan

PANDANGAN AKHIR

FRAKSI PKS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TERHADAP

PENETAPAN RANCANGAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Assalamualaikum wr.wb

Tabik pun...

Yang Kami Hormati Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD kabupaten Lampung Selatan.

Yang Kami Hormati Bupati dan Wakil bupati, beserta seluruh jajaran Eksekutif kabupaten Lampung Selatan

Yang Kami Hormati Unsur-Unsur Forkopimda kabupaten Lampung Selatan

Yang Kami Hormati Pimpinan Partai, Ormas, Akademisi, LSM, kabupaten Lampung Selatan, Rekan-Rekan Pimpinan Media Massa, Cetak dan Elektronik Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh undangan yang berbahagia. 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Alhamdulilah (Segala puji bagi Allah) kita masih dapat berkumpul di ruangan ini pada acara rapat paripurna Penetapan Rancangan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Lampung Selatan.

Penyampaian Pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ) Kabupaten Lampung Selatan ini merupakan mekanisme dan prosedur terakhir dalam proses penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD tahun anggaran 2015. Dalam kesempatan ini Fraksi PKS mengapresiasi kerja Badan Anggaran dan Komisi-komisi DPRD Lampung Selatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menjalankan tugasnya menyelesaikan pembahasan RAPBD 2015 ini dengan baik. Kami berharap semua hasil kerja keras dan ikhtiar yang dilakukan ini bisa bermuara pada upaya kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan menuju implementasi APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat kecil ( pro poor budgeting ).

Sidang Paripurna yang Terhormat, Setelah membaca, memahami dan menganalisa secara teliti dan seksama atas laporan Anggota Fraksi yang tergabung dalam badan anggaran dan komisi yang ada di DPRD Lampung Selatan, maka kami dari Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan akan menyampaikan beberapa catatan dan pandangan akhir Fraksi terhadap Rancangan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

A. Pendapatan

kita tidak boleh mudah berpuas diri terhadap capaian PAD, walaupun dari tahun ke tahun PAD Kabupaten Lampung Selatan senantiasa terus meningkat hingga tahun ini mencapai 8,39% dari total APBD, namun angka ini masih sangat jauh dari syarat minimal 30% sehingga Kita dapat dikatakan sebagai daerah yang mampu berotonomi secara luas.

Peningkatan PAD merupakan pelaksanaan otonimi daerah yang tertuang dalam UU no 32 Tahun 2014 tentang Penetapan daerah otonomi dan UU 33 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Maka peningkatan PAD dapat mengurangi ketergantunan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Dalam Usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kami menyarankan dan merekomendasikan agar pemerintahan daerah meningkatkan koordinasi dan pengawasan lintas SKPD yang memiliki potensi PAD atau membuat tim khusus yang menangani peningkatan PAD lintas SKPD.

Sidang Paripurna yang Terhormat, Untuk itu kami Fraksi PKS dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Meningkatakan kemampuan ekonomi masyarakat dari sektor andalan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah objek pajak

2. Peninjauan perda yang terkait dengan pajak dan restribusi serta peninjaunan terhadab Perbub sebagai implementasinya

3.   insentif dan disinsentif untuk menjamin kepatuhan objek pajak

4.  mengoptimalkan peran legislatif dalam peran sertanya meningkatkan fungsi monitoring.

5. Meningkatkan efisiensi pelayanan publik untuk menekan munculnya prektek pencaloan.

6. Mengendalikan KKN dalam sistem pemungutan pajak dan distribusi

7. Pembedaan antara pajak (tax), retribusi (service charge) secara jelas.

8. Meningkatkan Kemampuan administrasi meliputi pendataan, analisis potensi, penetapan, penagihan keberatan dan dispensasi pengawasan dan penegakan hukum.

B. Belanja Daerah

Prinsip dasar arus belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efesien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multiplier effect yang significant terhadap pertumbuhan dan pembangunan social-economy Lampung Selatan secara kualitas. Bertitik tolak dari prinsip inilah kita berharap RAPBD yang disusun ini benar-benar didasari oleh Political Will yang baik dengan dasar pemikiran yang cerdas. Setiap rupiah yang dibelanjakan juga harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dihadapan Masyarakat.

Sidang Paripurna yang Terhormat, Dalam hal ini fraksi PKS memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemkab Lampung Selatan harus memastikan tentang Tata cara dan limitati alokasi belanja rutin berdasarkan kepada PMK 084/pmk 02/2011 tentang STANDARD BIAYA UMUM tahun 2011.

2. Untuk Proses efesiensi dan efektifitas penganggaran agar Pemkab lampung Selatan membuat peraturan Bupati tentang STANDARD HARGA DAN STANDARD BIAYA setiap tahun anggaran , Sehingga penganggaran tidak lagi berdasarkan FLOATING ANGGARAN ( UANG ) tetapi berdasarkan FLOATING KEBUTUHAN SETIAP KEGIATAN ATAU PROGRAM.

3. Sesuai dengan Instruksi Presiden untuk melakukan penghematan pada belanja rutin, Maka kami merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Agar Membuat kebijakan untuk membatasi kuantitas jumlah Perjalanan Dinas keluar daerah yang disusun berdasarkan golongan dan kondisi SKPD yang bersangkutan.

4. Untuk alokasi anggaran Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial harus mengacu kepada Permendagri 32 Tahun 2010 tentang Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial , Dimana Alokasi anggaran harus dianggarkan berdasarkan ajuan proposal yang masuk ke pemerintah Kabupaten yang sudah direkomendasikan oleh Dinas Terkait. Dan Pengganggaran hanya bisa dilakukan apabila sudah memiliki regulasi hukum daerah berupa Peraturan Bupati yang mengatur tata cara pemberian dana Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana yang sudah diatur dengan Permendagri no 32 Tahun 2010.

5. Untuk mempermudah proses pelaksanaan APBD tahun 2015 ini apabila terjadinya deficit yang melebihi estimasi akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan kami menyarankan kepada Pemkab Lampung Selatan untuk membuat “ priority scale level “ sebesar jumlah belanja daerah. Sehingga pada saat diharuskan untuk menunda program atau kegiatan akibat adanya deficit anggaran hanya dilakukan dengan menunda program atau kegiatan pada skala prioritas paling bawah sesuai denga nominal deficit yang ada.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Adanyanya pembiayaan daerah berupa estimasi pendapatan biaya daerah berupa sisa lebih angaran tahun lalu yang cukup besar, maka sesuai dengan permendagri nomor 37 tahun 2012 yang menjelaskan bahwa silpa harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional serta diuraikan dengan deatil objek sumber silpa, maka dari itu diharapkan pada APBD tahun depan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mampu mengantisipasi tingginya silpa, Karena silpa merupakan salah satu indokator kinerja pemerintahan daerah dalam kaitannya pada pembiayaan program-program kerja yang direncanakan sebelumnya.

Hadirin Rapat Paripurna yang terhormat, Demikian beberapa catatan atas pembahasan R-APBD tahun 2015. Dengan mengucapkan BISMILLAHIROHMANIROHIM kami Fraksi PKS menyatakan MENERIMA laporan badan anggaran terhadap R-APBD Lampung selatan tahun anggaran 2015.

Demikian pandangan akhir ini kami sampaikan atas perhatiannnya kami ucapkan terimakasih.

Ke Sarinah beli kebaya

Beli kebaya yang diikat pita

Kalo kita dapat dipercaya

Keberuntungan pasti bersama kita

Kalau mau jadi tuan tanah

Emang perlu jadi orang tenar

Kalau mau mendapat amanah

Kita harus jadi orang yang benar

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalamualaikum wr.wb

Kalianda,  27 November 2014 

Fraksi PKS DPRD Kabupaten Lampung Selatan

                           LUKMAN, A.Md                                 ANDI APRIYANTO, A.Md

                                          Sekretaris                                                         Ketua

Read More

Komisi B DPRD LAMSEL : Optimalisasi Pelabuhan BBJ Harus di Tingkatkan

komisi B DPRD Lampung Selatan hari kamis 4 Desember 2014 ini kembali melakukan kunjungan kerja dan kali ini PPI Muara Pilu dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, di Muara Pilu, Bakauheni.

menindak lanjuti optimalisasi operasional Pelabuhan BBJ ini bisa menjadi solusi pemerintah untuk mengurangi kemacetan, antrian panjang, dan waktu tempuh kendaraan dari Jawa dan sebaliknya, tutur Salah Satu Anggota Legislatif FPKS di Komisi B yaitu Bowo Edy Anggoro.

Hal positip lainnya adalah tatkala BBJ sudah mengoperasionalkan Kapal Muatan Penumpang, dipastikan akan terjadi fastabiqul khairat dlm hal pelayanan penyeberangan dengan pelabuhan ASDP.

Semoga kehadiran Pelabuhan BBJ ini bisa mengobati kekecewaan masyarakat Lampung-Banten dgn di-cancelnya mega proyek JSS/Jembatan Selat Sunda oleh pemerintah pusat.

Read More

Komisi B DPRD LAMSEL Siap Membantu Optimalisasi CSR

Pada Hari Rabu 3 Desember 2014 Komisi B DPRD Lampung Selatan melakukan kunjungan kerja di PT Sorento Nusantara, salahs atu perusahaan penambangan dan pengelolahan batu andesit di kecamatan katibung lampung selatan.

Kehadiran sebuah perusahaan akan memberikan manfaat yg banyak untuk masyarakat jika mampu mengoptimalkan pengelolaan CSR, CSR atau Corporate Social Responsibility adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yg merupakan amanah UU, berupa komitmen sosial perusahaan kepada lingkungan domisili perusahaan tersebut, baik berupa perekrutan tenaga kerja lokal maupun berupa bantuan sosial. CSR akan lebih terkelola dengan baik jika jika pihak perusahaan mampu berkoordinasi dengan baik bersama seluruh aparatur kecamatan dan desa setempat.

Read More

Kunjungan kerja komisi A & B ke PT. Juang Jaya Abdi Alam

PT. Juang Jaya Abdi Alam adalah salah satu perusahaan pembesaran sapi terbesar no 3 di lampung, Prusahaan yang mengelola pembesaran sapi ini memiliki kandang seluas  ± 160 hektar dengan  kapasitas ± 28 ribu ekor sapi. Sedangkan lokasi kandang penggemukan berada di Desa Kota Dalam, Sidomulyo Lampung Selatan

Komisi A & B DPRD Lampung Selatan pada hari selasa 2 Desember 2014 kemarin telah melakukan kunjungan kerja di PT. Juang jaya Abdi Alam, dengan membuka komunikasi yang baik PT. Juang Jaya Abdi Alam juga memberikan peluang untuk masyarakat, pemuda, dan sarjana peternakan terbuka peluang kemitraan dan diklat di breeding school bersama PT. Juang Jaya Abdi.

Read More

BBM Sudah Naik, Presiden Diingatkan Realisasi Swasembada Pangan

JAKARTA (2/12) - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak melupakan tekadnya untuk mewujudkan swasembada pangan dalam waktu tiga tahun pasca dinaikkannya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Beberapa waktu lalu di hadapan para gubernur seluruh Indonesia, Presiden mengungkapkan target swasembada beras, kedelai, dan jagung selama 3 tahun pertama masa pemerintahannya.  Dua tahun berikutnya diupayakan swasembada gula dan daging.  Semua ini bisa diwujudkan, bila pemerintah berani menaikkan harga BBM subsidi.

“Harga BBM sudah naik, sekarang saatnya membuktikan swasembada pangan bisa diwujudkan dalam tiga tahun. Tekad mewujudkan swasembada pangan dalam tiga tahun jangan hanya diwacanakan.  Tindaklanjuti segera dengan penyampaian perencanaan berikut anggarannya,” kata Hermanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/12).

Menurut Hermanto, jangan ada jeda antara penyampaian target dengan perencanaan.  Presiden menyampaikan target mewujudkan swasembada pangan tiga tahun itu secara terbuka pada tanggal 4 November. Sudah ada rentang waktu sebulan dari tanggal tersebut.  Mestinya, lanjut Hermanto, dalam rentang waktu tersebut perencanaan sudah selesai.

Hermanto berpendapat, harus ada terobosan baru dalam perencanaan yang dibuat tersebut.  “Kalau cara-cara yang digunakan dalam perencanaan tersebut masih sama dengan perencanaan kabinet sebelumnya, maka hasilnya kurang lebih akan sama yaitu hanya akan swasembada dua komoditas saja yaitu beras dan jagung,” kata Hermanto.

Ia mengungkapkan permasalahan swasembada tiga bahkan lima komoditas sekaligus adalah keterbatasan lahan.  “Komoditas-komoditas itu rebutan lahan.  Kalau di lahan tersebut bisa ditanam jagung maka bisa dipastikan dapat juga ditanam kedelai.  Kalau menanam jagung maka tidak menanam kedelai.  Kalau swasembada jagung maka tidak swasembada kedelai.  Ini yang terjadi di pemerintahan yang lalu,” kata Hermanto.

Hermanto menuturkan bahwa hal ini sangat disadari oleh pemerintahan yang lalu.  Untuk swasembada kedelai dibutuhkan tambahan lahan seluas 500 ribu hektar.  Namun sampai akhir masa kerja pemerintahan yang lalu, tambahan lahan tidak terealisasi.  “Tambahan lahan yang diperoleh hanya sekitar 13 ribu hektar. Agar swasembada 5 komoditas pangan kali ini berhasil, maka harus ada terobosan cara memperoleh tambahan lahan yang signifikan,” pungkas Hermanto.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

Read More

Kurangi Hutang Negara, Almuzzammil Dorong Polri Laksanakan UU Industri Pertahanan

Anggota Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf mendesak Mabes Polri untuk melakukan evaluasi terhadap pengadaan kebutuhan peralatan keamanan yang diimpor dari luar negeri melalui sistem kredit ekspor supaya mengurangi kredit ekspor yang sudah mencapai 36,9 Triliun. Muzzammil mendorong Mabes Polri menerapkan UU Industri Pertahanan supaya industri pertahanan dalam negeri mandiri dan mengurangi ketergantungan pihak asing.

“ Hutang 36,9 Triliun dan akan ditambah 22,5 Triliun bukan jumlah yang kecil. Pemerintah perlu evaluasi segera. Apakah hutang luar negeri tersebut yang sebagian besar adalah pengadaan alat peralatan keamanan Polri sesuai dengan amanah UU Pertahanan atau tidak?” Ujar politisi PKS asal Lampung ini dalam keterangan persnya, 24/11/2014.

UU Industri Pertahanan yang sudah disahkan sejak 2012 ini, terang Muzzammil, tujuannya untuk membangun kemandirian Industri Pertahanan dalam negeri dalam sehingga TNI dan Polri tidak lagi banyak impor

alutsista dari luar.

“Jadi UU ini mendorong pengurangan ketergantungan dan hutang negara kita ke luar negeri.” Ujarnya.

Undang-Undang Pertahanan ini, tegas Muzzammil, mengikat tidak hanya bagi TNI dalam pengadaan alutsista tapi juga Polri dalam pengadaan peralatan keamanan.

“Pasal penting dalam UU ini, diwajibkannya TNI dan Polri untuk menggunakan produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dalam negeri. Impor dari luar negeri dilakukan jika industri dalam negeri memang tidak bisa memenuhinya.” Paparnya.

Menurut Muzzammil, jika alutsista yang dibutuhkan oleh TNI dan Polri belum mampu diproduksi oleh Industri Pertahanan dalam negeri maka mereka boleh mengimpor dengan beberapa syarat.

“Syarat yang utama adalah impor alutsista harus melalui G to G atau langsung ke pabrikan. Jadi tidak boleh melalui broker alutsista yang selama ini merugikan 10%-30% APBN dalam pengadaan alutsista.“ ujarnya.

Dengan demikian, menurutnya, akan terjadi penghematan sekitar 10-30% anggaran alutsista yang selama ini bocor karena melalui broker alutsista.

“Syarat lainnya jika mereka mau impor maka harus adanya transfer teknologi, melibatkan Industri Pertahanan dalam negeri, jaminan tidaknya potensi embargo, adanya imbal dagang, kandungan lokal, dan atau ofset paling sedikit 85%. Syarat ini menjadikan uang kita tidak banyak lari ke luar negeri, jadi diberdayakan untuk kembali ke kita” Paparnya

Read More

Fraksi PKS: Fit and Proper Test Calon Anggota KPID Lampung Harus Sesuai Aturan

Dalam silaturahmi pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dengan Fraksi PKS DPRD Lampung, Anggota Komisi I DPRD Lampung dari Fraksi PKS, Mardani Umar akan memastikan bahwa fit and proper test calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Provinsi Lampung sesuai aturan. Hal ini sejalan dengan arahan yang disampaikan oleh Ketua Fraksi, Ade Ibnu Utami, Senin (1/12) di Ruang Fraksi PKS.

“Insya Allah kami di Komisi I, siap mengawal agar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota KPID Provinsi Lampung berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memastikan bahwa calon-calon yang tersaring memiliki komitmen, integritas, dan kompetensi yang memadai dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota KPID Provinsi Lampung,” ujar Mardani.

Sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. menurut Mardani, hal ini tertuang dalam pasal 7 UU No 32/2002 tentang Penyiaran.

Selanjutnya pasal 10 UU Penyiaran nomor 32/2002 menyebutkan Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

Seperti yang diketahui, kemarin (1/12) calon anggota KPID melakukan uji kompetensi untuk didapatkan peringkat 14 besar. Dan selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD Provinsi Lampung melalui komisi terkait, sehingga tersaring menjadi 7 orang anggota KPID. Sebelum dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, menjadi satu keharusan agar nama-nama calon di uji publikkan terlebih dahulu melalui media massa dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan kepada DPRD tentang nama-nama calon KPID yang sedang diuji publik.[]

sumber: http://pkslampung.com/

Read More

BBM Eceran Setara Pertamak

BBM Eceran Setara Pertamak - ternyata bukan hanya para penyedia fasilitas umum saja yang sedang bingung untuk membuat tarif baru, ternyata para penjual bensin eceranpun sekarang sedang bingung untuk memasang tarif baru untuk harga BBM yang akan mereka jual, salah satu penjual bensin eceran menuturkan " jika BBM sekarang harganya 8500/Liter mau tidak mau kami juga harus menaikan harga dan bisa sampai 10 ribu sampai 12 ribu perliter".

Konsidi ini memang tidak bisa kita salahkan, kehadiran para pedagang bensin eceran ini memang meresahkan jika mereka berjulaan di dalam perkotaan atau mereka sampai berani jualan bensin eceran disamping SPBU langsung, namun justru kehadiran mereka sangat diperlukan di pelosok-pelosok desa, kehadiran para pedagang BBM eceran ini sangat membantu untuk para masyarakat desa yang memang jarak tempat mereka tinggal sangat jauh dari SPBU.

Sebenarnya kondisi BBM naik ini justru sangan membingungkan masyarakat, dimana sekarang harga minyak dunia sedang turun, namun mengapa justru pemerintahan Indonesia mengurangi subsidi APBN untuk BBM yang mengakibatkan harga minyak naik hingga 2000 rupiah, ini adalah sebuah pertanyaan besar untuk rakyat indonesia ???.

Read More

Angkutan Umum Sidomulyo Mogok Oprasi

Angkutan Umum Sidomulyo Mogok Oprasi - Puluhan Angkutan Umum jurusan Sidomulyo - kalianda melakukan aksi mogok di jalan lintas sumatra, mereka melakukan aksi ini dikarenakan naiknya harga BBM dan mulai kebingungan dengan tarif angkutan umum, para supir anggutan umum menyampaikan bahwa "jika BBM naik hingga 2 ribu rupiah maka mereka bersepakat akan menaikan tarif angkutan umum hingga 2 kali lipat".

 aksi ini di aman kan oleh para aparat polisi setempat yang semulanya seluruh angkutan umum melakukan aksi mogok dengan memberhentikan seluruh angkutan umum yang sedang beroprasi di jalan.

kenaikan BBM yang melonjak hingga 8500/liter memang sangatlah besar jumlah 2000 memanglah tidaklah besar untuk kalangan menengah keatas namun untuk kalangan masyarakat kecil itu sangatlah besar, APBN yang dalam program presiden Jokowi melakukan pengalihan dana untuk program kesejahteraan rakyat justru malah membuat masyarakat menjadi konsumtif dan berebut untuk mendapatkan bantuan yang jumlahnya tidaklah besar.

proses demokrasi ini akan menjadi suatu pelajaran besar untuk masyarakat indonesia dengan bagaimana mereka harus memilih siapa yang harus memimpin mereka.

Read More

Lampung Selatan Rayakan hari jadi ke-58

tepat pada hari jumat 14 november 2014 lampung selatan merayakan hari jadinya yang ke 58, dengan rasa cinta dan bangga akan tannah lampung selatan masyarakat dan pemerintahan daerah lampung selatan menggelar berbagai macam acara, dari jalan sehat yang dimulai dari pukul 6 pagi tadi yang diikuti oleh ratusan pelajar di lampung selatan dan berbagai acara lomba dan hiburan yang diselenggarakan di kawanan pemda lampung selatan, serta pawai adat lampung selatan.

DPRD kabupaten lampung selatan juga tidak ingin ketinggalan memeriahkan hari jadi lampung selatan dengan mengadakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD kabupaten Lampung Selatan yang diadakan pada pukul 13.30 wib yang bertempat di gedung DPRD Kabupaten lapung selatan.

Read More

LIQO Emmmmm!!!! Hayoooo??

Alhamdulillah kelompok halaqah nambah terus .. Walau sayang, yg lama anggotanya angot2an datangnya. Saya ingin katakan bagi ikhwan akhwat yg datang liqo suka angot2an : Harusnya antum bersyukur; ada orang yg bersedia berbagi ilmu dgn antum Sadarkah antum, murabbi/murabbiyah itu selalu memberikan waktunya untuk antum? Menyisihkan waktu bagi keluarganya? Lalu dengan enteng, antum yg gak pernah membayarnya untuk mengajari antum itu berkata : afwan bang, ane gak bisa datang liqo.

Itu masih mendingan .. Malah lebih sering yg tanpa kabar berita. Hilang begitu saja. Lalu sering banget terjadi; kemudian orang2 yg jarang datang liqo ini, bicara yang tidak2 terhadap murabbinya. “MR ane gak peka. Masak ane gak pernah dateng liqo dibiarin aja, bukannya di telpon kek. Di SMS kek. Enggak dia diam aja. Mana ukhuwwahnya?” Lalu mutung tanpa sebab, lalu bicara yg tidak2 tentang jama’ah .. 

Ini semua pangkalnya 1 : malas datang liqo dgn semua alasan2 yg dibuat2 Ada yg bilang males liqo karena murabbinya gak punya kafa’ah syariah. Saya ingatkan : ini liqo, bukan kelas di Ma’had. Kalau mau faham syariah, ya ikut kuliah di Ma’had. belajarnya Intensif. Bayar. Masak mau jadi ahli fiqih cuma ikut program gratis pekanan? Halaqah itu bukan itu. Disini yg dibina adalah fikrah & amal sekaligus. Membersihkan jiwa dari Syirik, mengajarkan hikmah2 yg ada dimana2. Afwan Riyadi @Af1_ Materi2 dasarnya adalah hal2 yg wajib setiap Muslim memahami & menjalankannya : mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam dsb Kalau datangnya bolong2; ana kuatir pemahaman yg lengkap ttg apa itu Islam menjadi kurang sempurna. Sadarkah kita, murabbi/murabbiyah itu terkadang juga berat memberikan waktunya sekali sepekan untuk mendidik kita? Sementara mereka juga sudah memberikan waktunya sekali sepekan untuk datang ke halaqah-nya sebagai mutarabbi .. 

Sementara mereka jg punya banyak tuntutan dakwah dimana-mana. Membina ini itu, mendidik anak istrinya, mengurus keluarganya, mencari nafkah Dia harus sering muncul di masyarakatnya. Aktif di lingkungannya, aktif di tempat kerjanya, aktif di DPRa & DPC-nya. Dan kita yg enteng angot2an datang ini mencibirnya : MR ane gak ukhuwwahnya kurang.. Ane jarang masuk gak ditengokin. Kalo ada ikhwan akhwat yg begini; ane pengen banget kasih cermin guede ke mukanya. Lha elu, apa ngasih ongkos buat MR lu buat nengokin? Apa ngasih pulsa buat nelpon elu? Apa pernah elu bayar dia tiap liqo? Kita-nya sendiri yg gak datang tanpa sebab, gak bilang2, wa la salam wa la kalam .. Siapa yg sebenarnya butuh halaqah itu? Kita atau MR? Ada yg bilang : Maap bang ane jarang datang liqo. Ane lagi sibuk.. Dia kira MR-nya pengangguran apa?? Ane bilang ini penghinaan. 

Ada yg bilang : Maap bang ane jarang datang liqo, lagi ngurusin anak. Dia kira MR-nya gak sayang anak apa? Dia kan juga punya anak. Ada yg bilang : Maap bang ane jarang datang liqo, lagi ngurusin anak. Dia kira MR-nya gak sayang anak apa? Dia kan juga punya anak. Tapi dia bela2in meninggalkan anak2nya sesaat demi menyampaikan dakwah kepada kita2 ini .. Kok ya gak bersyukur .. Saya ceritakan beberapa pengalaman kawan2 saya tentan liqo.. 

Ada ummahat di Kaltim, liqonya beda kabupaten karena tempatnya belum ada. Pergi liqo naik kapal bawa 4 anak2nya yg masih kecil2. Ada ikhwan di kota kecil di Sumbar, liqo harus ke Padang yg jaraknya 100 km. Dia tiap pekan nginap di Padang cuma untuk liqo. Ada ustadz di Pekanbaru, diminta membuka dakwah di suatu kabupaten. Gak punya ongkos, dia tiap pekan pergi numpang truk buat ngisi liqo. Ada temen liqo ane sendiri, dulu membina di Serang skrg lagi kuliah di Depok. Binaan2nya rela naik motor kerumahnya buat liqo sepekan sekali Mereka gak mau dipindahin. Daripada bubar ditantang : ya sudah kalo maunya liqo sama ane; datang ente ke Ciputat. Eh beneran datang terus Orang2 macam begini ini, yg setiap langkahnya menuntut ilmu selalu diiringi doa oleh mahluq2 Allah .. Eeeh kita2 datang liqo males2an. Trus mengeluh : kok ummat Islam ini gak menang2 ya? Ya gimana mau menang? Yg sudah sadar aja males2an. 

Dateng liqo males2an; trus bilang : Ane gak dapet apa2 di liqoan. Ya gimana mau dapet kalo datang aja bolong2?? Ane gak marah .. Cuman bahasanya ane tegasin biar yg dateng liqo males2an bisa sadar. Dulu ane pernah “debat” sama mantan ikhwah. Dia banyak menyerang pandangan2 ikhwan ttg suatu masalah. Ternyata 1 masalahnya : dia suka bolos Ya kalo suka bolos, lalu jadi nggak paham manhaj-nya, lalu menyalahkan manhaj itu .. Itu sih menurut ane jahil murakkab .. kebodohan kuadrat Menyalahkan manhaj –> itu jahil. Karena gak paham –> itu jahil. Gak paham karena bolos melulu –> itu jahil. Ada mantan ikhwan yg bilang “Ane mau liqo kalo murabbi-nya kayak DR.Hidayat Nur Wahid” .. emang lu siapee? (^o^) DR.Hidayat Nur Wahid cuma 1. DR.Surahman cuma 1. Ust. Rahmat Abdullah cuma 1 & sudah wafat. Kalau hanya mereka yg membina, mau sekuat apa? Dia ternyata liqo selama itu masih gak paham juga, bahwa liqo itu bukan semata thalabul’ilmi. 

Liqo itu ta’akhy; persaudaraan, Ust.Rahmat Abdullah (alm) dulu pernah cerita; di Medan th 90-an, ada tukang becak yg jadi murabbi bagi seorang doktor. So what? Apakah seorang doktor harus selalu lebih mulia dibanding tukang becak? Apakah dia tak bisa belajar apapun dari tukang becak?

[kultwit oleh @af1_ (Afwan Riyadi]

Read More