Jumat, 07 Juni 2013

On 18.55.00 by PKS Lampung Selatan in ,    No comments

Menikmati hidup kenapa mesti harus dengan hal yang kurang bermanfaat, kalau bisa dinikmati dengan hal yang bermanfaat. Segalanya kan sudah ada terskenario dengan baik oleh Allah SWT, jadi kenapa harus marah-marah kalau tidak sesuai dengan harapan kita,? hehe

Rasulullah SAW menyuruh meredam api kemarahan dengan beberapa cara yang memang dari begitu nyata kebenarannya.

Pertama yang disarankan oleh Rasulullah SAW ketika kita marah adalah berwudhu, karena dengan tubuh kita kena air wudhu terutama bagian wajah, maka sel sel yang tadinya kaku atau tegang karena sedang marah bisa berkurang dan tidak kaku lagi. Kemudian dilanjutkan dengan sholat atau berdzikir mengingat Allah SWT, insha Allah berkurang.

Selanjutnya yang kedua adalah duduk jika awalnya kita berdiri. Duduk adalah salah satu posisi nyaman manusia selain berbaring, biasanya kalau kita lelah maka salah satu cara untuk menghilangkan lelah itu adalah duduk, dengan duduk tubuh bisa sedikit lebih tenang/rileks dibandingkan ketika berdiri. Karena saat duduk otot-otot tidak bekerja terlalu keras dibanding ketika berdiri.

Ketiga adalah berbaring ketika awalnya duduk. Ternyata ketika duduk pun masih ada “celah” yang memungkinkan untuk kita terus marah, maka Rasulullah SAW menyarankan untuk berbaring. Berbaring adalah posisi ternyaman manusia, dan dengan berbaring kita bisa mengistirahatkan otot-otot yang kaku yang sebelumnya harus bekerja keras saat kita berdiri ataupun duduk, makanya ketika kita marah disarankan untuk berbaring agar marahnya bisa berkurang atau hilang.

Keempat atau yang terakhir dan paling utama adalah senantiasa memohon perlindungan kepada Allah SWT. Maha Besar Allah dengan segala kekuatan-Nya membolak balikkan hati manusia, yang pemarah bisa menjadi tenang bahkan penyayang, yang pemabok bisa menjadi ustadz yang penuh semangat berdakwah menyeru kepada kebaikan dan yang awalnya sholeh bisa jadi preman  yang tak kenal rasa “Cinta” lagi terhadap sesama. Begitulah hebatnya Allah SWT membolak balikkan hati manusia. Makanya mari senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT agar senantiasa dalam lindungan-Nya.

Marah dan emosi merupakan bara api dalam kepingan hati anak Adam (manusia). Rasulullah SAW menyuruh memadamkannya dengan cara berwudhu, sholat dan memohon perlindungan kepada Allah SWT dari godaan setan yang terkutuk. Sebagaimana difirmankan Allah SWT,

“Apakah kamu menyuruh orang-orang berbuat kebajikan sementara kamu melupakan diri sendiri?” (QS. Al-Baqarah: 44)

Dapat dipahami bahwa hal itu terjadi karena kuatnya hawa nafsu. Maka cara mengendalikannya ialah dengan menggunakan kesabaran dan shalat, dan Allah menyuruh kita untuk beristi’adzah (memohon perlindungan) kepada-Nya dari setan yang menggoda. 

Karena seluruh kemaksiatan muncul dari kemarahan dan hawa nafsu, dan ujung dari kemarahan adalah pembunuhan, serta akhir dari hawa nafsu syahwat adalah perzinaan. Maka Allah SWT menghimpun dan menyandingkan kata pembunuhan dan perzinaan dalam Surat Al-An’am, Al-Israa’, Al-Furqan dan Al-Mumtahanah. Maha Benar Allah dengan Segala Firman-Nya.

Dalam sebuah kisah yang di riwayatkan oleh al-bukhari, “Dari Abu Hurairah r.a bahwa  seorang lelaki telah berkata kepada Nabi SAW yang maksudnya: berwasiatlah kepadaku. Maka Rasulullah SAW bersabda: jangan kamu marah. Maka lelaki itu mengulangi kata-katanya berulang kali, dan Rasulullah SAW bersabda: jangan kamu marah”

Hasan al-basri pernah berkata: empat perkara jika siapa saja yang memilikinya maka Allah SWT memeliharanya dari syaitan dan mengharamkan ke atasnya api neraka: (yaitu) siapa saja yang mampu mengawal dirinya ketika dalam keghairahan, ketakutan, syahwat dan kemarahan.

Sesungguhnya kemarahan akan mengumpulkan segala macam keburukan. Reaksi seseorang yang sedang marah kelihatan dari wajahnya yang berubah menjadi kemerah-merahan, urat lehernya menegang, badan seakan-akan menggigil karena marah, kemudian suara menjadi kencang ketika mulut mengucapkan perkataan  yang buruk dan keji (penghinaan). Biasanya juga secara fisik seorang yang marah dapat dilihat dari perbuatannya yang diluar kebiasaan sehari-hari, tiba-tiba memukul, menampar dan sebagainya secara tiba-tiba dan seakan hilang kendali.

Semua itu akan menyebabkan kemungkinan dapat menyakiti orang lain, yang pada akhirnya menimbulkan kebencian dan permusuhan satu sama lain. Sifat marah adalah sifat alami manusia namun sebagai seorang yang Muslim dan beriman kita hendaknya berusaha untuk menjauhkan diri dari segala hal yang menyebabkan kemarahan, dan ketika sampai dalam kondisi marah maka ingatlah pesan Rasulullah SAW agar berwudhu, sholat, duduk/berbaring dan tentunya memohon ampun kepada Allah SWT. 

Didik Supriyanto
@sayadidik  

On 06.52.00 by PKS Lampung Selatan in    No comments



DPR Lembaga Pengawas, Lucu Kalau Semua Kebijakan Pemerintah Diamini 


DPR secara konstitusi harus 'bermuka dua' atau 'berkaki dua' dalam merespon kebijakan pemerintah. Wakil rakyat itu tidak boleh bersikap permanen.

Demikian dikatakan pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (7/6). 

"Anggota koalisi, bahkan oposisi sekalipun juga tidak seharusnya memiliki sikap permanen untuk menolak apapun keinginan Presiden. DPR secara hukum tata negara memang tidak boleh memiliki sikap permanen atas kebijakan Presiden dalam menjalankan pemerintahannya,” kata Irman.

Sedangkan Presiden,  ujarnya, juga tidak boleh berpikir bahwa selama 5 tahun kebijakannya semua harus disetujui oleh anggota koalisi yang telah  membuat kontrak politik. Begitu pula sebaliknya, bahwa dalam 5 tahun segala kebijakan presiden harus tidak disetujui terus karena berpikir bukan bagian dari kontrak politik koalisi.

“Relasi DPR dan Presiden adalah relasi dinamis dalam kerangka checks and balance, oleh karenanya 'muka dua atau kaki dua', sesungguhnya lebih konstitusional dari 'muka satu'. Karena kalau justru muka satu, maka logika DPR sebagai perwakilan rakyat tidak akan berada dalam domain representasi objektif rakyat,” tegasnya.

*http://www.rmol.co/read/2013/06/07/113596/DPR-Lembaga-Pengawas,-Lucu-Kalau-Semua-Kebijakan-Pemerintah-Diamini-
On 06.47.00 by PKS Lampung Selatan in ,    No comments



Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bedanya sikap yang diambil terkait penolakan aras kenaikan BBM bukan upaya pembangkangan dari koalisi, karena bagi PKS koalisi bukan berarti terus membuntut melainkan ada kritis didalamnya.

Menurut Indra, Rencana pemerintah yang ingin menaikan harga BBM bersubsidi merupakan ketidakberpihakan pemerintah terhadap upaya kesejahteraan rakyat.

"Koalisi PKS adalah mensejahterakan rakyat. Kalau programnya menyengsarakan rakyat siapa coba yang menghianati koalisi. Rakyat akan menilai," kata Indra kepada wartawan Kamis (6/6/2013) malam.

Dikatakannya, pemerintah tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk menaikan harga BBM. Terlebih, sambung dia, saat ini harga minyak dunia tidak mengalami kenaikan atau berada dalam posisi harga yang normal.

Saat ini, Indra mengatakan adanya penimbunan minyak di Indonesia yang tidak mampu diatasi oleh pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari pemanfaatan BBM bersubsidi yang kebanyakan justru dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia.

"Ada permainan mafia BBM yang mereka lakukan adalah menyelundupkam ke pihak asing, kepada industri yang tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Apa Pak SBY tidak tahu atau pura-pura tidak tahu penyelundupan ini," sindirnya.

Anggota Komisi IX DPR ini mencontohkan kasus Labora Sitorus, seorang oknum Polri yang melakukan penimbunan BBM di Papua. Hal inilah seharusnya bisa diantisipasi, bukan malah menaikan harga BBM. "Ini (penimbunan) menjadi akar permasalahan tapi tidak dituntaskan. Kegagalan pemerintah menindak mafia ini lalu dibebankan terhadap rakyat. Ini kan zalim," tutup Indra.

Seperti diberitakan sebelumnya, PKS akan terus berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Persoalan koalisi persoalan lain, jangan dikaitkan RAPBN-P 2013 dan BBM dengan persoalan koalisi. Ini menyangkut kepentingan masyarakat, kami di DPR sebagai wakil rakyat punya hak memperjuangkannya," kata Sekretaris Fraksi PKS DPR, Abdul Hakim saat dihubungi, Kamis (6/6). (Komp/kabarpks)

Kamis, 06 Juni 2013

On 19.30.00 by PKS Lampung Selatan in ,    No comments


utang
dakwatuna.com – Pasuruan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, mengungkapkan, pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akan menyelesaikan persoalan penghematan anggaran negara. Sebaliknya, pengalihan subsidi dengan cara membagi-bagikan uang kepada rakyat miskin justru akan membebani generasi penerus.


Menurut Anis Matta, uang yang dirupakan dalam program bantuan langsung kepada masyarakat ini didapatkan pemerintah dari sumber dana utang luar negeri. Utang negara ini akan semakin menumpuk seiring lengsernya pemerintahan Presiden SBY pada tahun depan.

“Pemerintah akan menaikkan harga BBM dengan harapan bisa mengurangi subsidi. Namun subsidi yang dipindahkan ke tempat lain ini tidak akan menyelesaikan masalah. Uang yang dibagi-bagi kepada masyarakat berasal dari utang luar negeri,” kata Anis Matta saat dialog dengan tokoh masyarakat di Ponpes Kramat, Kraton Kabupaten Pasuruan, Rabu (6/6/2013).
Anis mengatakan, hingga saat ini utang negara yang terus menumpuk telah mencapai angka lebih dari Rp2.000 triliun. Beban utang ini tentu saja akan ditanggung generasi dan pemimpin yang akan datang.

“PKS menolak kenaikan harga BBM. Karena dari aspirasi yang kami serap, 85 persen rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM,” tandas Anis Matta.
Pihaknya tidak mempersoalkan perbedaan sikap dengan kadernya yang berada dalam kabinet pemerintahan SBY. Sebagai negara yang menganut sistem Presidential, menteri-menteri wajib membantu presiden dalam menjalankan kebijakan yang diambil. Sementara tugas di DPR adalah menyerap aspirasi masyarakat.
“Kalau mau mengurangi subsidi, jangan dipindahkan ke tempat lain. Ini ada masalah dalam cara berfikirnya,” tegas Anis Matta.

Ia menyarankan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan energi, khususnya di bagian hulu. Pihaknya akan menerima usulan kenaikan BBM, jika proposal yang diajukan pemerintah sangat bagus. Sebaliknya, PKS akan menolak jika proposal pemerintah justru akan menyengsarakan rakyat.

“Tahun 2005, kami menyetujui kenaikan harga BBM, karena memang bagus proposalnya. Tahun 2012 lalu kami menolak usulan kenaikan BBM, seperti juga pada saat ini,” katanya.


On 19.25.00 by PKS Lampung Selatan in    No comments


Oleh Rio Setiady


Mengapa negara ini membutuhkan KPK? Jelas sebagai solusi atas maraknya kasus korupsi yang telah menerjang sendi kehidupan masyarakat indonesia dan birokrasi layaknya tsunami. Ratusan milyar bahkan triliunan uang rakyat hilang oleh oknum yang kemudian digunakan untuk memperkaya diri ataupun orang lain. Sehingga wajar jika masyarakat begitu memiliki ekspektasi yang besar terhadap KPK, ketika kepolisisan dan kejaksaan dianggap tak mampu lagi membendung korupsi kolusi dan nepostisme.

KPK Untuk Kasus Besar

Tapi jangan lupa bahwa KPK dibentuk untuk menyelesaikan kasus - kasus besar, menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, mengatur, dalam melaksanakan tugas KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar. Dan dengan statusnya sebagai lembaga superbody maka KPK di disain bukan  untuk menangani kasus-kasus biasa atau kaki lima, tetapi kasus yang luar biasa alias kasus bintang lima.

Dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penyadapan, yang cukup besar, masyarakat tentu berharap akselerasi pemberantasan korupsi dengan cepat dapat terealisasi. Tapi setelah sebelas tahun, justru korupsi dan koruptor menjadi semakin banyak dan variatif dan ironinya kasus kasus besar justru tak terselesaikan. Apa yang salah?

Disisi lain, berbagai elemen masyarakat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memprioritaskan penindakan hukum terhadap kasus korupsi besar yang paling menyengsarakan rakyat, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 1998. KPK harus segera bertindak agar rakyat tidak semakin terbebani dengan bunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks BLBI setiap tahun.

Selain itu, langkah tegas dan cepat KPK bisa mempersempit ruang intervensi politik yang berupaya menghambat penindakan hukum megaskandal perbankan sebesar 650 triliun rupiah itu, jumlah yang sangat fantastis. Jadi sejatinya fokus kerja KPK harus pada kasus korupsi yang berskala besar dan berdimensi luas.

Kasus seperti BLBI, mafia pajak, mafia peradilan, mafia tambang, hingga century harus diprioritaskan. Itu tak bisa ditawar-tawar lagi. Sedangkan untuk kasus-kasus kecil, KPK sudah saatnya menyerahkan kepada penegak hukum lain seperti ke polisi dan kejaksaan.

Kasus Korupsi Terbesar dalam Sejarah RI

KPK seharusnya dapat maksimal dan berpacu dengan waktu untuk mempercepat penyidikan kasus BLBI. Tentu harus diantisipasi adanya intervensi politik yang bertujuan memperlemah KPK untuk melakukan penindakan hukum kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar sepanjang sejarah RI itu.

Saat ini dinilai merupakan waktu terbaik bagi KPK untuk segera mengungkap berbagai kasus korupsi besar yang nyata-nyata menyengsarakan rakyat, seperti skandal BLBI.  Sekarang KPK memunyai kekuatan maksimal, yakni UU sebagai landasan hukum, dukungan penuh rakyat, dan dokumentasi BLBI yang memadai, sehingga harus bertindak cepat menegakkan keadilan atas kejahatan BLBI yang jelas - jelas menindas rakyat secara ekonomi.

Seperti diketahui, skandal BLBI yang dimanipulasi menjadi utang negara dalam bentuk obligasi rekapitalisasi perbankan sebesar 650 triliun rupiah pada 1998 merupakan pangkal membengkaknya utang negara hingga menjadi 2.000 triliun rupiah. Beban utang itulah yang merampas pajak rakyat dan hak untuk memperoleh kesejahteraan dari negara. Setiap tahun, pajak rakyat harus digunakan untuk membayar bunga obligasi rekap sebesar 60 triliun rupiah.

Juga kasus-kasus korupsi besar lainnya dengan nilai Rp1 triliun lebih hingga kini masih terbengkalai bahkan perlahan mulai (pura - pura) dilupakan. Sebutlah kasus bailout Bank Century senilai 6,7 Triliun yang sempat menyita perhatian publik, setelah dilimpahkan kepada KPK, tidak ada tindak lanjut yang diharapkan. Sudah hampir tiga tahun kasus Century jalan di tempat, dan tampaknya publik harus siap - siap kecewa. Begitu pun dengan kasus mafia pajak. Tidak ditemukan perusahaan-perusahaan yang menyuap Gayus. KPK tampaknya tak berkonsentrasi penuh dalam penanganan kasus korupsi besar

Menunggu Gebrakan

Itu semua seharusnya menjadi prioritas, jangan justru sibuk dengan kasus-kasus kecil di daerah yang sebetulnya bisa diserahkan pada lembaga hukum lain, seperti kasus suap pengadaan barang jasa, calo SIM (surat ijin mengemudi), kasus suap PON, kasus suap jaksa, DPRD atau kepala - kepala daerah yang nilainya hanya berkisar ratusan juta rupiah. Apalah artinya ratusan juta rupiah dibandingkan dengan triliunan? Bukankah misi KPK adalah menyelamatkan keuangan negara? Tentu lebih banyak yang dapat diselamatkan berarti kinerja KPK baru dapat dikatakan sukses?

Padahal, lembaga antikorupsi itu telah menjadi andalan publik untuk mengungkap jaringan korupsi besar. Terlebih yang melibatkan orang-orang penting di Tanah Air. KPK sejatinya menjadi lembaga yang khusus menangani kasus korupsi besar terutama di sektor penerimaan negara. Kita tentu tak ingin KPK malah sibuk mengurusi maling ayam atau kambing, padahal ada kasus lain yang lebih layak untuk ditangani.

Dan sigap mengungkap mega kasus korupsi yang telah merugikan negara triliunan. Bukannya malah menjadi lembaga mubazir dengan biaya operasional yang tinggi namun minim hasil. Bukankah kewenangan KPK yang super power sudah lebih dari cukup untuk melakukan itu semua, lalu apa yang ditunggu?

*http://hukum.kompasiana.com/2013/06/07/kpk-lembaga-bintang-lima-kasus-kaki-lima-566355.html
On 19.20.00 by PKS Lampung Selatan in    No comments



"Revolusi media tidak akan pernah terjadi di media arus utama. Mereka lebih sibuk dengan popularitas, rating dan uang. Revolusi media lahir dari pinggir, dan dilakukan oleh sekelompok orang yang dianggap tidak ada. Siapakah mereka? Mereka adalah jurnalis Muslim yang senantiasa membela Agama Kebenaran, penuh dedikasi dan keikhlasan meski dihadapkan pada banyak keterbatasan.."

Demikian kalimat pembuka dalam buku yang berjudul “Kezaliman Media Massa terhadap Umat Islam” yang ditulis oleh Mohamad Fadhilah Zein, diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar.

Belum lama ini, buku yang mendapat kata pengantar dari Wartawan Senior Herry Mohammad (Redaktur Pelaksana Majalah Gatra) ini, diluncurkan bersama sejumlah jurnalis muslim yang tergabung dalam Jurnalis Islam Bersatu (JITU) di Warung Teko, Poins Square, Lebak Bulus, Jakarta.

Fadhil – begitu ia disapa – adalah seorang Jurnalis televisi yang paham betul tentang jagad dunia jurnalisme. Ia merasa prihatin dengan media massa di Indonesia, sengaja atau tidak, telah bertindak zalim terhadap umat Islam di republik ini. Realitas ini mendorongnya untuk menghimpun fakta dan bukti kezaliman yang dilakukan media terhadap umat Islam.

Buku yang ditulis Fadhil, lelaki kelahiran 1 April 1979 ini, menjadi pengingat bagi para jurnalis muslim agar memahami peran dan tugasnya, dan selanjutnya bekerja sesuai dengan rambu-rambu syar’i. Jika tidak, mereka akan menjadi bagian dari scenario besar yang hendak memadamkan cahaya Islam di bumi pertiwi ini, secara sadar maupun tidak.

Terdapat lima bab yang dibahas buku ini. Bab I membahas tentang Kebebasan Pers Pasca Tumbangnya Orde Baru. Bab II: Kezaliman Media Massa Dunia Terhadap Umat Islam, Bab III: Jurnalis dan Harga Sebuah Idealisme, Bab IV: Saatnya Umat Islam Melawat Lewat Media Massa, Bab V: Resolusi Umat islam di Bidang Komunikasi.

Yang menarik dalam buku ini dalam mengkritisi setiap kezaliman media  terhadap umat Islam, mulai dari pemberitaan terorisme, pemberitaan miring soal Front Pembela Islam, pemberitaan Sunni-Syiah, pemberitaan kerusuhan Ambon dan Poso, pemberitaan HKBP Ciketing Bekasi dan Gereja Yasmin.

Kezaliman media massa dunia terhadap umat islam juga disinggung dalam buku ini, mulai dari kezaliman media memberitakan Perang Irak, kezaliman media dalam pemberitaan 11 September 2001, dan sebagainya.

Fadhil menegaskan, meskipun umat islam mayoritas di negeri ini, namun tidak memiliki kekuatan untuk membangun opini public yang positif tentang dirinya sendiri. Jika kita telaah dan telusuri, begitu banyak pemberitaan yang menyudutkan Islam.

Saat menulis buku ini, Fadhil masih bekerja sebagai News Produser TVOne yang selama ini zalim terhadap umat Islam, terutama pemberitaan seputar terorisme. Perang batin yang dirasakan Fadhil atas kebijakan redaksi, tempat ia bekerja sebelumnya, menjatuhkan pilihannya untuk hengkang  dari TV One. Karena sudah tidak ada lagi kecocokan.

Dalam bukunya, Fadhil menulis: "Pada level global, beberapa jurnalis kawakan pun memilih keluar dari tempatnya bekerja, karena bertentangan dengan hati nurani, saat kepentingan politik praktis dan tugas jurnalistik yang mengedepankan kebenaran, bertabrakan."

Ia memberi contoh, Helene Thomas dari Heart Newspaper, mengundurkan diri dari posisinya sebagai jurnalis senior di Gedung Putih. Dia dikecam oleh Pemerintah George W. Bush karena mengkritik Israel dan kebijakan politik luar negeri AS yang mengivansi Irak dan Afghanistan.

Adapula Yvonne Ridley, jurnalis Inggris yang pernah disekap Taliban, saat melakukan tugas jurnalistik pada tahun 2002. Dia kemudian masuk Islam dan melakukan kampanye Islam ke seluruh dunia. Bahkan bersama sejumlah koleganya, jurnalis muslimah yang kini berjilbab ini membangun Islamic Channel. Sepertinya Fadhilah Zein terinspirasi dengan jurnalis Barat yang kini sadar dengan kezaliman media massa dunia terhadap umat islam. Buku yang ditulisnya adalah sebuah ilmu, gagasan dan pengalaman yang sangat berharga bagi jurnalis muslim dimanapun berada.


*Sumber: Islampos

Selasa, 04 Juni 2013

On 07.53.00 by PKS Lampung Selatan in ,    No comments



Sebagai salah satu media online, pkspiyungan.org telah mengadakan Polling terkait rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). 

Polling ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menyerap aspirasi masyarakat terkait rencana kenaikan BBM tersebut. Hal ini dirasa penting mengingat permasalhan BBM sangat berkorelasi langsung dengan hajat hidup masyarakat, khususnya kalangan bawah yang akan terkena dampak bukan saja kenaikan harga BBM tapi juga efek domino dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Pertanyaan pada Polling ini sederhana: Apakah Anda Setuju BBM Naik?

Sampai tulisan ini dibuat (4/6/2013 pukul 18:17 WIB) hasil dari Polling menunjukan mayoritas (93,23 %) menyatakan TIDAK SETUJU dengan kenaikan harga BBM.

Hasil Polling selengkapanya sebagai berikut:

- TIDAK SETUJU (4768 vote = 93,23 %)
- SETUJU (346 vote = 6,77 %)

Total Vote = 5114

Polling ini salah satu bentuk kepedulian kami pada masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini. Bangsa yang Allah karuniai kekayaan alam yang luar biasa berlimpah, namun sampai saat ini kekayaan alam itu 'dirampok' oleh orang asing yang mendapat 'restu' dari penguasa, sementara rakyat jelata menjerit tak berdaya, bergelimang dengan kemiskinan. Sungguh miris. 

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(Pasal 33 ayat 3 UUD 1945)


*by admin @pkspiyungan

Senin, 03 Juni 2013

On 01.02.00 by PKS Lampung Selatan in    No comments



Pernyataan pemerintah bahwa Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM, dulu namanya BLT) adalah kompensasi hasil pemotongan anggaran BBM bersubsidi dipertanyakan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Ichsanuddin Noorsy.

Ichsanuddin mengatakan bahwa sebenarnya program BLSM itu dibiayai utang negara. Buktinya, menurut dia, tertera di laman situs Asian Development Bank (ADB) yang menyatakan bahwa BLSM bersumber dari utang ADB dengan nama singkatan proyek DPSP (Development Policy Support Program). Selain itu, juga dibiayai oleh Bank Dunia (World Bank) dengan sumber utang dengan nama proyek DPLP tahap 3.

Dengan demikian, menurut dia, kenaikan harga BBM sebenarnya hanya untuk menarik uang untuk membayar utang pemerintah ke lembaga-lembaga itu.

Hal itu penting diambil pemerintah sebagai langkah karena nilai rupiah sedang jatuh sehingga mengakibatkan tekanan neraca pembayaran di tengah membesarnya bayaran cicilan dan bunga Utang luar negeri.

“Jadi kegagalan ekonomi yang dicerminkan melemahnya nilai tukar ditanggung oleh rakyat melalui kenaikan BBM. Soal BLSM bukan bersumber dari penghematan subsidi,” tegas Ichsanuddin di Jakarta, Minggu (2/6), seperti dijkutip Berita Satu.

“Ayo berhitung. Yang jelas BLSM bagian dari suap pemerintah atas gagasan USAID, Bank dunia, dan ADB,” ujar dia.

Untuk bisa membuka masalah itu, dia menantang para pejabat negara berdebat membuka komponen biaya sampai mebentuk harga jual untuk BBM yang sekitar 690 ribu barel diolah sendiri oleh Indonesia.

Dia menjelaskan harga BBM Rp 6500 – Rp 7000 per liter bisa saja diterima sebagai harga pasar. Hanya saja, dengan asumsi harga minyak di Nymex sebesar USD 100 per barrel, seharusnya harga BBM lebih murah untuk 690 ribu barel yang diproduksi sendiri itu.

“Sama saja pemerintah dusta,” tegas Ichsanuddin.

“Tidak berkah suatu kepemimpinan yang sarat dusta. Rakyatnya kena azab. Berpangkat tidak terhormat, menjabat tidak bermartabat, beramanat tapi bermuslihat,” seloroh Ichsanuddin.

*news.fimadani.com/read/2013/06/03/program-blsm-dibiayai-dari-utang-asian-development-bank/
On 00.59.00 by PKS Lampung Selatan in ,    No comments


Anis Matta makan angkringan bersama tukang becak di Yogyakarta

JAKARTA --  Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menegaskan kader partainya harus lebih "gaul" demi menggaet konstituen baru sehingga target masuk tiga besar Pemilu 2014 tercapai.

"Saatnya para caleg dari PKS untuk tampil beda, lebih gaul, terbuka untuk menerima semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama dan lain-lainya," kata Anis dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/6).

Anis mengakui sulitnya mendapat pemilih pada konstituen baru tidak lepas dari sikap caleg PKS yang cenderung tertutup.

Dia mengatakan, perolehan suara PKS selama ini baru berasal dari pemilih loyal dan belum menyentuh konstituen baru. Untuk menyentuh konstituen baru, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS membebaskan bakal calon legislatif (bacaleg) partainya berkreasi memperluas pemilih.

"DPP PKS percaya caleg lebih mengetahui karakter daerahnya masing-masing sehingga kami menyerahkan sepenuhnya cara berkreasi kepada caleg," ujarnya.

Dia juga mengutarakan keyakinannya kasus yang menimpa mantan presiden PKS Luhtfi Hasan Ishaaq tidak mempengaruhi elektabilitas PKS. Terilihat dari beberapa pemilukada yang dimenangi calon usungan PKS.

"Kami semakin solid, konstituen loyal juga masih setia kepada PKS," katanya seraya mengatakan partainya belum berpikir mengajukan calon presiden.

"Kami fokus bagaimana PKS masuk tiga besar partai pemenang Pemilu," kata Anis.

*http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/06/03/mnsrxf-anis-matta-minta-kader-pks-lebih-gaul
On 00.57.00 by PKS Lampung Selatan in ,    No comments



Pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada pertengahan tahun ini. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN), rakyat menolak kebijakan tersebut.

"Sebanyak 86,1 persen masyarakat dengan tegas menyatakan tidak setuju dan menolak kenaikan harga BBM," kata salah satu peneliti LSN, Dipa Pradipta dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (2/6).

LSN melakukan survei pada 1-10 Mei 2013 di 33 provinsi dengan responden sebanyak 1230 orang secara acak berjenjang multistage random sampling. Tingkat kesalahan atau margin of error survei ini sebesar 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari hasil survei, ada tiga alasan masyarakat menolak kenaikan harga BBM yaitu kebijakan ini dinilai akan semakin memberatkan ekonomi masyarakat karena akan diikuti dengan harga kebutuhan pokok akan naik.

Selain itu, kebijakan ini  dianggap tidak efektif serta ada motif politik praktis di balik kebijakan ini dengan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

PKS Tegas Tolak Kenaikan Harga BBM

Hasil survei yang menolak kenaikan harga BBM ini selaras dengan kebijakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang jauh-jauh hari menyatakan secara tegas menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

Komitmen dan sikap tegas penolakan PKS ini kembali disampaikan Presiden PKS Anis Matta saat bersilahturahmi ke kantor SKH Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta, Minggu (2/6).

Anis Matta menegaskan penolakan kenaikan BBM bukan permasalahan koalisi namun lebih menyangkut permasalahan rakyat. "Kebijakan energi yang dikeluarkan pemerintah menuai banyak masalah sehingga harus diperbaiki secara menyeluruh. Sayangnya upaya pemerintah menutup segala permasalahan hanya dengan kenaikan harga BBM, justru tidak menyelesaikan masalah yang sudah terakumulasi. Jadi kita sepakat menolak kenaikan harga BBM dan tidak ada sangkut pautnya dengan koalisi," tutur Presiden PKS ini didampingi sejumlah pengurus DPP PKS dan DPW PKS DIY saat bersilahturahmi dengan Direksi SKH Kedaulatan Rakyat, Minggu (2/6).


*dari berbagai sumber

Minggu, 02 Juni 2013

On 06.26.00 by PKS Lampung Selatan in ,    No comments


Politikus Partai Keadilan Sejahtera Refrizal menilai secara psikologis rakyat belum siap menerima rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar bersubsidi.

Karena itu, kata dia, rencana itu bukanlah kebijakan yang strategis. Apalagi kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada jangka panjang.

"Kami anggap kebijakan menaikkan bbm tidak strategis untuk sekarang karena tidak berdampak jangka panjang. Kita ingin step yang dibuat jelas," kata Refrizal di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (1/6).

Menurut Refrizal, langkah pemerintah menaikkan harga BBM seharusnya dilakukan sejak dulu. Pemerintah seolah ingin mengambil keuntungan dengan mengulur-ulur waktu menaikkan harga BBM.

Bahkan kompensasi akibat kenaikan harga BBM seperti Bantuan Langsung Sementara Mandiri dia anggap tidak mendidik.

"Bahkan sesuai ajaran agama, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kita juga lihat sampai saat ini masalah siapa yang berhak mendapatkan BLSM belum selesai."

Di tempat yang sama anggota Fraksi Partai Demokrat, Vera Febyanthi mengatakan, tidak ada jaminan partai koalisi mendukung kebijakan kenaikkan BBM. Itu sebabnya, mereka merasa perlu dapat dukungan dari DPR.

"Untuk itu, diperlukan persetujuan dari DPR. Selama ini hanya partai kami saja yang setuju kenaikan harga BBM karena yang lain tidak ada jaminan mendukung," kata Vera. (*)

*http://nasional.teraspos.com/read/2013/06/01/52054/rakyat-belum-siap-terima-kenaikan-bbm